Badai PHK, PKS: Kemenaker Harus Lakukan Pengawasan

MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Dr Kurniasih Mufidayati menyoroti fenomena PHK startup yang kembali terjadi. Dimana, dalam tempo berdekatan setidaknya ada tiga startup yang terpaksa merumahkan karyawannya.

Beban PHK ini terasa berat, kata dia, apalagi berbarengan dengan kenaikan harga BBM subsidi dan diikuti oleh kenaikan harga dan biaya lainnya.

“Tentu ini akan semakin memberatkan para pekerja. Ditambah lagi dalam situasi pemerintah menaikkan harga BBM subsidi yang pasti akan menambah pengeluaran dari sisi transportasi dan kenaikan bahan-bahan lain,” ujar Kurniasih dalam keterangannya tertulisnya.

Ia lantas meminta Kementerian Tenaga Kerja untuk melakukan pengawasan terhadap proses PHK agar para pekerja tidak dirugikan.

“Kementerian Tenaga Kerja juga harus memonitor dan mengaudit perusahaan rintisan lainnya dengan memastikan kondisi para pekerja dan masa depannya. Ini harus jadi perhatian khusus karena terjadinya PHK di perusahaan rintisan ini terjadi secara beruntun,” pintanya.