Ilustrasi para pengemudi ojek online (dok: suratkabar)
MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mengusulkan agar distribusi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi pengemudi ojek online dilakukan secara khusus. Alasannya, kata dia, BLT tersebut dapat tepat sasaran bagi kelompok pekerja yang terdampak langsung kenaikan harga BBM.
“Sebaiknya memang Pemerintah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM untuk para pengemudi ojol (ojek on line) secara khusus melalui pengusaha aplikasi agar tepat sasaran,” ucap Mulyanto dalam keterangannya, belum lama ini.
Dikatakan Mulyanto, saat ini distribusi BLT untuk sopir ojol dilakukan secara umum yakni melalui desa atau kelurahan. Sementara dia meyakini, akurasi data yang dipakai untuk mendistribusikan BLT ini masih kurang akurat.
Pernyataan itu disampaikan Mulyanto usai menerima keluhan dari komunitas ojol SPEED. Komunitas tersebut, kata dia, banyak yang tidak menerima bantuan BLT dari Pemerintah karena berbagai alasan seperti soal KTP domisili, keterbatasan kuota atau tidak terdaftar, dan lain-lain.
“Padahal mereka sangat membutuhkan bantuan tersebut, mengingat kenaikan tarif ojol yang ada tidak sebanding dengan kenaikan harga BBM bersubsidi,” ucapnya.
Selain itu para sopir ojol SPPED juga mengeluhkan, bahwa pasca kenaikan harga Pertalite, mereka merasakan terjadi penurunan kualitas BBM jenis Pertalite ini, seperti boros dan akselerasi yang berat. Padahal sebelum kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut tidak dirasakan adanya keluhan itu.
MONITOR, Jakarta - Sebagai tindak lanjut dari kegiatan business matching yang telah dilaksanakan di Moskow pada 8 Desember…
MONITOR, Jakarta — Di tengah inflasi April 2026 yang tercatat sebesar 0,13 persen secara bulanan,…
MONITOR, Jakarta - Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo, menyampaikan keprihatinan mendalam atas…
MONITOR, Jakarta – Kementerian Pertanian mempercepat pengembangan Hilirisasi Ayam Terintegrasi (HAT) di Pulau Sumbawa, Nusa…
MONITOR, Jakarta — Tiga kementerian mencakup Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM), Kementerian Usaha…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menyoroti rencana Indonesia menerima hibah…