MONITOR, Jakarta – Nasib tenaga kerja honorer mulai dipikirkan oleh Komisi IX DPR RI, dengan membentuk Panitia Kerja (Panja) khususnya honorer yang bergerak di bidang kesehatan di Kemenkes dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) di BKKBN.
Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati menyatakan hal ini sebagai respon menyikapi rencana pemerintah menghapus dan menata tenaga kerja honorer di lingkungan pemerintah maksimal pada November 2023.
Kurniasih mengatakan, Panja Tenaga Kerja Honorer di Komisi IX sudah dua bulan bekerja. Pembentukan Panja ini sebagai tahap awal dan bentuk kepedulian dan tanggung jawab moril Komisi IX memperhatikan tenaga honorer.
“Pengabdikan dan kontribusi teman-teman tenaga honorer luar biasa apalagi di bidang kesehatan, ini ibaratnya sudah bertaruh nyawa selama dua tahun terakhir menangani pandemi. Rasanya tidak adil kalau pandemi menurun tapi dilupakan begitu saja pengorbanan tenaga kerja honorer kita,” ujar Kurniasih dalam keterangannya, Rabu (21/9/2022).
Dikatakan Kurniasih, Panja Komisi IX sudah melakukan dengar pendapat dengan tenaga kerja, mengumpulkan data persoalan dan uneg-uneg dari pekerja honorer.
“Panja juga sudah melakukan kunjungan ke provinsi yang memiliki banyak tenaga kerja honorer seperti Jabar, Jateng dan Jatim dan berdialog dengan Pemprov,” terangnya.
Kurniasih yang juga sebagai Ketua Panja Tenaga Kerja Honorer Komisi IX ini menyebutkan, kepedulian terhadap tenaga kerja honorer tidak hanya di lingkup mitra Komisi IX seperti di Kemenkes dan BKKBN tapi juga tenaga kerja honorer di bidang lainnya.
Sebab itu Komisi IX mengadakan pertemuan lintas komisi seperti Komisi II yang menjadi leading sector karena bermitra dengan KemenPAN RB dan Kemendagri.
“Kita sudah mendorong dibentuknya Pansus Tenaga Kerja Honorer dengan menggandeng Komisi II, Komisi IX, Komisi IV dan Komisi X karena masing-masing mitranya memiliki tenaga kerja honorer seperti guru dan di bidang pertanian,” ungkapnya.
){kind=link}