Pemerintah Diminta Libatkan DPR dalam Penetapan ZEE RI-Vietnam

MONITOR, Jakarta – Pemerintah diharapkan melibatkan parlemen dalam melakukan perundingan mengenai mengenai penetapan batas Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) antara Indonesia dan Vietnam. Permintaan ini disampaikan Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Syarief Abdullah Alkadrie.

“Ini masalah kedaulatan, hal yang tidak bisa ditawar-tawar, sehingga kewajiban DPR untuk terlibat, karena merupakan perwakilan rakyat,” ujar Syarief dalam keterangannya.

Ia pun meminta Kementerian Luar Negeri memberikan penjelasan kepada DPR dan publik. Sebab menurutnya, proses perundingan antardua negara tersebut tidak transparan.

Menurut anggota Komisi V DPR itu, penetapan batas ZEE tersebut akan berdampak pada dua sisi, yakni kedaulatan dan ekonomi. Dari segi kedaulatan, perlu diketahui penetapan batas wilayah negara merupakan isu yang sensitif karena menyangkut hajat hidup orang banyak.

“Sedangkan dari segi ekonomi, Indonesia sebagai negara maritim yang kaya sumber daya laut tentu sangat bergantung pada sektor kelautan dan perikanan untuk mengisi kas negara dan juga demi kestabilan ekonomi. Bahkan dari segi individual sekalipun, ada banyak nelayan yang terdampak apabila konsesi itu menjadi persetujuan bersama,” ujarnya.

“Jadi pentingnya ada evaluasi ulang oleh pemerintah agar negara dan rakyat tidak dirugikan,” tandasnya.