MONITOR, Jakarta – Ditengah melambungnya harga BBM subsidi, Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan meminta pemerintah agar mempertimbangkan program bantuan jangka panjang bagi nelayan dan pelaku industri kelautan.
Dikatakan Daniel, saat ini harga BBM Pertalite yang semula Rp7.650 naik menjadi Rp10.000 per liter, solar dari Rp5.150 menjadi Rp6.800 per liter, dan Pertamax dari Rp12.500 menjadi Rp14.500 per liter.
“Bantalan sosial yang disiapkan Pemerintah untuk masyarakat kelas bawah, termasuk bagi Nelayan hanya bersifat sementara. Perlu ada program jangka panjang untuk membantu para Nelayan, khususnya Nelayan kecil agar tidak kesulitan melaut,” ujar Daniel dalam keterangan persnya, pada Kamis (15/9/2022).
Apalagi berdasarkan survei yang dilakukan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) dan Inisiatif di 25 kabupaten/kota, sebanyak 83 persen nelayan membeli BBM di pengecer dengan harga yang lebih tinggi dari BBM bersubsidi di stasiun pengisian bahan bakar.
Menurut Daniel, kenaikan harga BBM ini membuat harga eceran menjadi lebih tinggi. Keadaan ini tentunya menekan pendapatan nelayan karena sebagian besar ongkos melaut itu dihabiskan untuk membeli BBM.
Tak hanya itu, lanjut dia, diskriminasi akses BBM subsidi terhadap Nelayan juga masih ditemukan, mengingat berdasarkan Perpres 191 tahun 2014, Nelayan harus memiliki surat rekomendasi dari pemerintah daerah setempat untuk mendapat BBM subsidi. Menurut Daniel, surat rekomendasi ini harus diurus setiap bulannya dengan syarat Nelayan memiliki izin melaut (pas kecil) dan bukti pencatatan kapal (BPKP) yang dikeluarkan pihak pelabuhan.
“Sementara banyak dari permukiman Nelayan yang akses pelayanan publiknya belum memadai. Jadi untuk mengurus surat rekomendasi ini tidak mudah. Belum lagi ketika para Nelayan kecil ini harus rebutan mendapatkan BBM subsidi dengan Nelayan besar dan kelompok pekerja dari sektor lain yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi,” pungkas Politikus PKB ini.
