Ilustrasi dana bansos/ dok: Media Indonesia
MONITOR, Jakarta – Bantuan sosial (bansos) yang diberikan pemerintah seiring munculnya kebijakan kenaikan BBM bersubsidi dinilai bukan solusi untuk menekan kesulitan rakyat kecil. Hal itu dikatakan Anggota Komisi VII DPR RI Diah Nurwitasari.
Diah menyatakan bantuan tersebut hanya diperuntukkan selama masa enam bulan ke depan. Sementara kenaikan BBM bisa berkelanjutan. Maka menurutnya data penerima bansos masih jadi PR besar pemerintah, sehingga sebaran bisa tidak tepat sasaran.
“Bantuan sosial yang diberikan pemerintah kepada sekelompok masyarakat juga masih terkendala pada data penerima. Data tersebut masih belum tersinkronisasi, yang belum bisa memisahkan masyarakat mana yang berhak menerima,” ujar Diah dalam keterangan persnya, Jumat (9/9/2022).
Menurutnya dampak panjang kenaikan BBM bersubsidi dianggap tidak dapat dijawab hanya dengan pemberian bansos selama beberapa bulan. Sedangkan dampak kenaikan BBM akan lebih panjang, sehingga solusi tersebut tidak komprehensif.
“Kami percaya pemerintah memiliki hati nurani untuk mendengarkan suara masyarakat dan memutuskan sebuah kebijakan yang meringankan dan berpihak kepada masyarakat,” pungkasnya.
MONITOR, Ciputat - UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kembali mencatatkan pencapaian penting dalam penguatan tradisi akademik…
MONITOR, Jakarta – Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di bawah naungan Kementerian Agama Republik…
MONITOR, Jakarta – SMESCO Indonesia memulai SMESCO Incubation & Acceleration Program (SIAP) 2026 sebagai upaya…
MONITOR, Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menyiapkan peta jalan tata kelola Pekerja Rumah Tangga…
MONITOR, Jakarta - Lonjakan kasus penipuan dan penggelapan dana perjalanan ibadah kembali menjadi sorotan serius seiring…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama (Kemenag) telah menyalurkan bantuan senilai Rp65,2 miliar untuk mendukung pemulihan…