ENERGI

Pengamat Ekonomi Nilai Kenaikan Harga BBM Keputusan Tepat

MONITOR, Jakarta – Pengamat ekonomi Universitas Surabaya (Ubaya) Prof. Drs.ec. Wibisono Hardjopranoto M. S. mengatakan keputusan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) sangat tepat.

“Seharusnya sudah sejak dulu harus naik (BBM), dan subsidi diberikan kepada orang yang tepat,” ucapnya sebagaimana diwartakan Antara, Minggu (4/9/2022).

Ia mengatakan, banyak ditemukan kendaraan mewah yang antre untuk membeli BBM subsidi di SPBU, ini yang dinilainya tidak tepat sasaran.

“Ini merupakan fenomena gunung es, yang kelihatan berapa itu kebocoran-nya. APBN jebol,” ucapnya.

Ia mengakui, dampak kenaikan BBM adalah terjadinya inflasi. Namun, dari kacamata ekonomi akan terkena inflasi adalah mereka yang masuk dalam fixed income group.

“Artinya yang terkena inflasi warga negara yang pengangguran, atau terkena COVID-19,” ujarnya.

Ia mengatakan, penjelasan Mensos Tri Rismaharini terkait BBM ini juga bagus karena yang dibenahi subsidi tersebut.

“Jadi, kenapa subsidi orang menjadi masalah, karena administrasi kependudukan tidak bagus. Harusnya itu tidak boleh meleset, penjelasan Bu Risma tadi ada pengendalian. Dilihat rumah, atap rumah, pantas tidak dapatkan subsidi,” tuturnya.

Ia mengaku yang paling terkena dampak kenaikan BBM adalah sektor transportasi logistik, tetapi pemerintah harus siap dengan inflasi.

“Supaya pemerintah tidak boleh berdiam diri harus berikan bantuan kepada warga fixed income group yaitu penduduk dengan penghasilan yang tidak disesuaikan akibat inflasi,” katanya.

Ia mengatakan, salah satu upaya yang bisa dilakukan yaitu subsidi yang diberikan pemerintah harus digeber, ditambah bukan dialihkan dari subsidi BBM.

“Subsidi BBM diberikan ke orang, kalau bisa ditambahkan, tergantung kemampuan APBN,” ucapnya.

Dirinya juga mendorong supaya tingkat kabupaten, camat, lurah, kepala desa, RW, RT harus membantu melakukan administrasi kependudukan untuk pemberian subsidi yang tepat.

“Karena saya melihat selama ini yang mendapatkan bantuan tersebut banyak dari keluarga pejabat tadi. Itu tandanya masih banyak kebocoran,” imbuhnya.

Recent Posts

Puan: Budaya Pilah Sampah Harus Jadi Gerakan Nasional Demi Lindungi Kesehatan dan Masa Depan Kota

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyambut baik kebijakan yang akan diterapkan Pemprov…

4 jam yang lalu

Antisipasi Ancaman Hantavirus, Waka Komisi IX DPR Minta Pintu Masuk RI Diperketat dan Perkuat Fasilitas Kesehatan

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini meminta Pemerintah untuk melakukan…

10 jam yang lalu

Legislator Dorong Pelaku Pencabulan Santriwati Dapat Pemberatan Hukuman dengan UU TPKS

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanulhaq mendorong agar pelaku pencambulan puluhan…

10 jam yang lalu

Kemenperin Resmikan Pabrik Kawat Baja dengan Nilai Investasi Rp300 Miliar di Subang

MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian terus mendorong transformasi dan kemandirian industri logam nasional melalui peningkatan…

11 jam yang lalu

FGD LS-ADI di Palu: Pendidikan Berkarakter Jadi Kunci Hadapi Krisis Lingkungan

MONITOR, Palu - Organisasi Lingkar Studi Aksi dan Demokrasi Indonesia (LS-ADI) menggelar Focus Group Discussion…

12 jam yang lalu

Menaker: Kebersamaan Perkuat Ketenagakerjaan Hadapi Tantangan Global

MONITOR, Cianjur — Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa kekuatan Indonesia dalam menghadapi tantangan global tidak hanya…

15 jam yang lalu