MONITOR, Jakarta – Sebagai pejabat negara dan publik, sudah menjadi risiko jika setiap kegiatan, pemikiran, tindakan, dan kebijakannya akan di nilai oleh masyarakat. Ada yang pro mendukung atau kontra menolak.
PAN menilai bahwa Erick Thohir adalah figur yang memiliki integritas pribadi, pekerja keras, bertanggungjawab kepada keluarga, dan memiliki komitmen perjuangan untuk kemajuan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia.
“Jika ada rencana menteri BUMN melaporkan seseorang ke aparat penegak hukum, karena ada dugaan atas pelanggaran hukum, hal itu dijamin oleh konstitusi,” kata Wakil Ketua Umum Waketum DPP PAN, Viva Yoga Mauladi, melalui siaran pers, Selasa (30/8/2022) di Jakarta.
Menurut Viva Yoga sapaan akrabnya, setiap warga negara Indonesia, siapapun agama dan warna kulitnya, apapun posisi dan jabatannya, telah di jamin di Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Dimana ditegaskan bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum.
“Makna equality before the law inilah norma yang melindungi hak asasi warga negara. Termasuk seorang pejabat seperti Erick Thohir berhak melapor jika merasa dirugikan secara hukum,” tandas Politisi Senior PAN ini.
Kata Jubir DPP PAN ini, figur Erick Thohir termasuk salah satu tokoh yang telah direkomendasikan Rakernas III PAN. Dimana Erick Thohir diusulkan sebagai salah satu capres pilihan pada pilpres 2024.
Tentu kata Viva Yoga, atas kasus fitnah kepada Erick Thohir ini, tidak berpengaruh terhadap keputusan PAN.
“Oleh karena itu, PAN menghimbau kepada seluruh masyarakat agar berhati-hati dalam berucap di media sosial agar tidak melanggar UU ITE,” pungkas Viva Yoga.
MONITOR, Jakarta - Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera…
MONITOR, Jakarta - Dalam rangka mendukung kelancaran arus lalu lintas selama libur Natal 2024 dan…
MONITOR, Makassar - Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau beberapa lokasi penanganan banjir yang melanda wilayah…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI Reni Astuti mendesak Pemerintah untuk segera melakukan investigasi…
MONITOR, Jakarta - Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan lakukan panen raya serta serahkan bantuan sosial…
MONITOR, Jakarta - Peran negara dalam pemenuhan hak-hak konstitusional keagamaan warga negara memiliki dua pola…