APBN jadi Bantalan Sosial, Menkeu: Kebijakan ini Sensitif

MONITOR, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah terus menggunakan instrumen APBN untuk melindungi rakyat dan perekonomian dari guncangan global, baik dalam bentuk disrupsi pasokan dan eskalasi geopolitik yang mengakibatkan kenaikan tajam harga pangan dan energi.

Ia mengungkapkan anggaran subsidi dan kompensasi untuk BBM dan listrik melonjak 3 kali lipat mencapai Rp 502 Triliun dan masih akan naik lagi mendekati Rp 698 Triliun.

“Pilihan kebijakan yang sangat sensitif dan sulit ini dilakukan untuk menjaga kepentingan seluruh rakyat,” ucap Sri Mulyani usai rapat terbatas Kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin, Senin (29/8/2022) kemarin.

Sementaara itu, anggaran subsidi BBM sangat besar diatas Rp 600 Triliun lebih dinikmati kelompok menengah atas. Sri Mulyani menuturkan, hanya 5% subsidi solar dinikmati keluarga miskin. Sedangkan subsidi pertalite – hanya 20% dinikmati kelompok tidak mampu dan miskin.

Dalam rapat kabinet, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi memutuskan untuk mengalihkan sebagian subsidi BBM ini kepada kelompok yang paling miskin dan rentan. Rp 24,17 Triliun APBN menyediakan tambahan bantalan sosial.

Bantuan sosial sebesar Rp 24,17 Triliun tersebut dibagikan kepada : 20,65 juta KPM (Kelompok/Keluarga Penerima Manfaat) yaitu mereka yang masuk dalam 40 persen tak mampu, diberikan bantuan sebesar Rp 150.000 selama 4 kali dengan total Rp 600.000. Anggaran Rp 9,6 Triliun untuk bantuan subsidi upah sebesar Rp 600.000 bagi 16 juta pekerja dengan gaji maksimal Rp 3,5 juta.

Sementara untuk bantuan oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan 2% Dana Transfer Umum yang berasal dari APBN (DAU dan DBH) sebesar Rp 2,17 Triliun untuk membantu angkutan umum, ojek dan nelayan serta bansos tambahan.