Categories: ENERGI

Pengamat: Pemerintah Jangan Naikkan Harga BBM Subsidi

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi/ dok: net

MONITOR, Jakarta – Pemerintah gencar mengkomunikasikan rencana kenaikan harga BBM jenis Pertalite dan Solar. Ini dilakukan mulai dari Presiden Joko Widodo, disusul Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, lalu dilanjutkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, menyatakan beban APBN untuk subsidi energi semakin membengkak hingga mencapai Rp. 502,4 triliun. Bahkan bisa mencapai diatas Rp. 600 triliun kalau quota Pertalite ditetapkan sebanyak 23 ribu kilo liter akhirnya jebol.

“Opsi penaikkan harga BBM subsidi bukanlah pilihan yang tepat saat ini. Sebab kenaikkan harga Pertalite dan Solar, yang proporsi jumlah konsumen di atas 70%, pasti akan menyulut Inflasi,” ucap Fahmi Radhi dalam keterangannya, Sabtu (20/8/2022).

Kalau kenaikkan Pertalite hingga mencapai Rp. 10.000 per liter, kontribusi terhadap inflasi diperkirakan mencapai 0.97%, sehingga inflasi tahun berjalan bisa mencapai 6,2% yoy. Dengan inflasi sebesar itu, kata dia, akan memperpuruk daya beli dan konsumsi masyarakat sehingga akan menurunkan pertumbuhan ekonomi yang sudah mencapai 5,4%.

“Agar momentum pencapaian ekonomi itu tidak terganggu. Pemerintah sebaiknya jangan menaikkan harga Pertalite dan Solar pada tahun ini,” pintanya.

Sebaliknya ia menyarankan agar Pemerintah fokus pada pembatasan BBM bersubsidi, yang sekitar 60% tidak tepat sasaran. MyPertamina tidak akan efektif membatasi BBM agar tepat sasaran. Bahkan menimbulkan ketidakadilan dengan penetapan kriteria mobil 1.500 CC ke bawah yang berhak mengunakan BBM subsidi.

Ia mengatakan pembatasan BBM subsidi paling efektif pada saat ini adalah menetapkan kendaraan roda dua dan angkutan umum yang berhak menggunakan Pertalite dan Solar. Di luar sepeda motor dan kendararan umum, konsumen harus menggunakan Pertamax ke atas. Pembatasan itu, selain efektif juga lebih mudah diterapkan di semua SPBU.

“Ketimbang hanya melontarkan wacana kenaikkan harga BBM subsidi, Pemerintah akan lebih baik segera mengambil keputusan dalam tempo sesingkatnya terkait solusi yang diyakini Pemerintah paling tepat tanpa menimbulkan masalah baru,” pungkasnya.