Categories: PARLEMEN

Politikus PKS Ajak Pendamping PKH Bantu Selesaikan Kemiskinan

Bukhori dalam agenda roadshow peningkatan kapasitas pilar sosial Kemensos di dapil Jawa Tengah

MONITOR, Jakarta – Anggota DPR RI Fraksi PKS Bukhori Yusuf mengajak pendamping sosial yang terdiri dari pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di dapil Jawa Tengah 1 untuk berkolaborasi menyelesaikan masalah kemiskinan.

“Masalah kesejahteraan sosial tidak bisa dientaskan oleh satu pihak saja mengingat isu ini memiliki kompleksitas yang tinggi sehingga dibutuhkan kerja sinergis yang berkelanjutan dari berbagai pihak,” kata Bukhori dalam agenda roadshow peningkatan kapasitas pilar sosial Kemensos di dapil Jawa Tengah 1 meliputi Semarang, Kendal, dan Salatiga, Jumat-Senin (5-8/8/2022).

Anggota Komisi VIII DPR ini menekankan, Program Keluarga Harapan bukan bertujuan untuk menyantuni orang miskin, melainkan untuk memutus rantai kemiskinan agar tidak terwaris secara turun temurun. Menurutnya, cara pandang seperti itu yang perlu dipahami tidak hanya oleh pemangku kewenangan di pusat tetapi juga hingga ke pendamping sosial di akar rumput.

“Tanpa orietasi yang progresif, dikhawatirkan akan terjadi disparitas dan kebijakan yang tambal sulam. Karena itu jumlah penerima PKH yang sebanyak 10 juta KPM sejak 2014 itu mesti dinamis, dalam arti, mereka yang potensial harus segera digraduasi untuk digantikan dengan keluarga rentan yang belum masuk DTKS,” jelasnya.

Selain itu, demikian Bukhori menambahkan, persoalan DTKS tidak bisa dilepaskan dari masalah inclusion dan exclusion error yang tidak bisa diselesaikan oleh Kemensos, Dinsos, dan pendamping sosial semata. Ada peran penting DPR yang melalui fungsi pengawasan dan penganggarannya sehingga dapat memberikan dukungan memadai terhadap pemerintah dalam membereskan masalah akurasi data itu.

“Kita memahami bahwa dalam mengeksekusi program, Kementerian butuh dukungan anggaran yang memadai dimana itu merupakan kewenangan DPR. Selain itu, melalui fungsi pengawasan kami, DPR juga telah memiliki banyak temuan di lapangan yang perlu ditindaklanjuti sebagai bahan koreksi dan evaluasi. Maka, disinilah pentingnya kolaborasi,” ujarnya.