Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno
MONITOR, Jakarta – Langkah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memblokir sejumlah situs dan aplikasi digital luar negeri, mendapat berbagai reaksi mulai pro dan kontra. Meski banyak dihujani kritik, langkah tersebut didukung oleh Sandiaga Uno.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini, justru setuju jika Kemenkominfo memblokir platform yang tidak mau mengikuti aturan dan kebijakan pemerintah.
“Kami mendukung penuh langkah tegas Kemenkominfo untuk melakukan pemblokiran beberapa platform dan aplikasi digital luar negeri yang tidak mau melakukan pendaftaran dalam Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). Ora iso sak penake dewe! (Enggak bisa seenaknya sendiri)” ucap Sandiaga tegas, Senin (1/8/2022).
Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini menjelaskan, langkah tersebut penting dan harus digaris bawahi bahwa setiap negara memiliki aturan tersendiri dan harus dihormati.
“Sama seperti kita jika hendak berbisnis di luar negeri. Harus patuh dan mengikuti aturan yang berlaku di sana,” ucapnya.
Pemerintah, dikatakan Sandiaga, hanya ingin mereka melakukan registrasi/pendaftaran, bukan perizinan baru. Apabila sudah terdaftar, blokir akan dibuka dan silahkan untuk melakukan kegiatan serta transaksi lagi di Indonesia.
“Kami memahami kegelisahan para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap situasi ini, namun kita harus tegas memastikan bahwa lapangan kerja bisa tercipta dengan tetap menegakkan aturan yang ada,” tuturnya.
MONITOR, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus memperkuat program dukungan ketahanan air dan pangan…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan menyampaikan duka cita atas meninggalnya…
MONITOR, Purwomartani - Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Rivan Achmad Purwantono, melakukan tinjauan langsung…
MONITOR, Jakarta - PT Jasamarga Tollroad Operator (JMTO) terus berkomitmen memperkuat tata kelola pengadaan barang…
MONITOR, Cikampek - PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT), bagian dari Jasa Marga Group yang mengelola…
MONITOR, Jakarta - DPR RI dan Pemerintah sepakat menghapus ketentuan yang melarang publikasi siaran langsung…