MONITOR, Jakarta – Pemerintah didorong untuk senantiasa memberikan jaminan perlindungan kepada warga negara Indonesia yang menjadi pekerja migran. Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menekankan lantaran nasib mereka sangat membahayakan dan sulit.
“Sudah seharusnyalah atau pemerintah melalui kementerian dan lembaga terkait memberikan perlindungan yang kepada warga negara yang hari ini mencoba peruntungan untuk menekuni pekerjaan yang saya sering sebutkan 3D yakni difficult, dangerous and dirty,” ujar Netty Prasetyani dalam keterangannya.
Dikatakan Netty, UU perlindungan pekerja migran Indonesia No. 8 Tahun 2017 masih perlu membutuhkan evaluasi dalam tataran pelaksanaannya.
“Sejatinya setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dan itu menjadi amanat konstitusi semua pemangku kepentingan termasuk kementerian dan lembaga yang hari ini harus menjalankan amanat konstitusi tersebut,” imbuh Netty.
Politisi Fraksi PKS ini mengungkapkan, persoalan pekerja migran ini bukan persoalan mereka yang berangkat bekerja tapi keluarga yang ditinggalkan ini juga dipertaruhkan.
“Karena ketika kita bicara pekerja migran, ada sejumlah istri atau suami yang ditinggalkan ada anak yang tidak melihat orang tuanya sebagai pendidik sebagai pengasuh sebagai penanggung jawab masa depan mereka. Sehingga pemerintah harus mengisi ruang pengasuhan karena seringkali baik orang-orang yang memiliki penyimpangan seksual atau kemudian pornografi dan juga tayangan yang tidak bertanggung jawab, tayangan yang tidak interaktif yang merebut masa depan anak-anak pekerja imigran yang ditinggalkan oleh orang tuanya,” ucapnya.
