PAN Dapat Jatah Menteri, Partai Gelora: Konsolidasi Jelang Pemilu

MONITOR, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melantik dua menteri dan tiga wakil menteri baru Kabinet Indonesia Maju (KIM) untuk sisa masa jabatan Periode tahun 2019-2024 pada Rabu (15/6/2022) lalu.

Ketua Bidang Kebijakan Publik DPN Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Achmad Nur Hidayat, menilai pelantikan tersebut, sebagai upaya konsolidasi partai politik (parpol) pro Jokowi untuk menghidupkan kembali wacana ‘Presiden 3 Periode’ dalam bentuk baru. 

“Indikasi lain, adalah isu periode 3 ternyata belum benar-benar berakhir. Di lapangan terlihat Relawan Projo masih berbagi-bagi kaos Jokowi 3 Periode,” kata Achmad Nur Hidayat dalam keterangannya, Jumat (17/6/2022).

Publik, menurut MadNur, sapaan akrab Achmad Nur Hidayat, juga mempertanyakan untuk apa Presiden Jokowi harus melakukan reshuffle kabinet di dua tahun akhir masa pemerintahannya, jika bukan untuk melakukan konsolidasi dengan parpol koalisi jelang Pemilu 2024.

Apalagi sehari sebelum digelar pelantikan menteri baru pada Rabu (15/6/2022), sejumlah ketua umum parpol pro pemerintah dikumpulkan Jokowi di Istana Negara untuk makan siang.

“Publik dapat melihat ini ada makna lain yang tampak pada acara tersebut, mulai kehadiran sejumlah tokoh ke Istana pada hari sebelumnya,” katannya.

“Lalu, ketika prosesi makan siang hingga gestur keakraban saat Presiden dan para tokoh politik berjalan menuju ruang pelantikan menteri dan wakil menteri baru,” imbuhnya.

Karena itu, Partai Gelora menilai reshuffle kabinet yang baru memiliki orientasi untuk konsolidasi politik menjelang Pemilu 2024. 

Sehingga kapasitas menteri pengganti pun tidak dilihat Jokowi, karena hanya sekedar untuk mengakomodasi kepentingan partai koalisi saja yang belum mendapatkan jabatan di kabinet.

“Hal ini menyebabkan banyak masyarakat yang kecewa, karena menteri-menteri pengganti kapasitasnya tidak sesuai dengan yang diharapkan,” ujar MadNur.

Dengan resminya PAN mendapat kursi menteri di Kabinet Indonesia Maju, maka tinggal  PKS dan Demokrat yang berada di luar pemerintahan. Sementara koalisi pro pemerintah menjadi PDIP, Gerindra, Golkar, PKB, Nasdem, PAN dan PPP.