MONITOR, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pandemi Covid-19 telah mendorong implementasi pola kerja baru di Kementerian Keuangan khususnya. Hal itu dia sampaikan saat memaparkan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Keuangan Tahun 2023 dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI (8/6/2022) lalu.
“Selama pandemi, meskipun belanja birokrasi mengalami penurunan, target output (kinerja) Kemenkeu dapat tercapai,” ucap Sri Mulyani.
Melalui berbagai inovasi dan adaptasi cara kerja ini, dikatakan dia, Kemenkeu telah melakukan efisiensi belanja birokrasi sebesar Rp 612,45M selama masa pandemi TA 2020 sampai dengan 2022.
Ia menegaskan, hal ini dilakukan dengan peningkatan produktivitas melalui pengendalian belanja birokrasi, pelaksanaan meeting secara daring, implementasi aplikasi naskah dinas elektronik, konsolidasi belanja, TIK, penerapan ruang kerja modern, sentralisasi gaji, dan kebijakan prioritas belanja modal.
“Kerja keras ini akan terus kami lanjutkan dan tingkatkan sehingga pengelolaan keuangan negara kita pun turut semakin berkualitas dan kami pun dapat terus menjalankan amanah sebagai punggawa keuangan negara bagi Indonesia tercinta,” ujarnya.
Bahkan untuk memasuki tahun 2023, Sri Mulyani menjelaskan Kemenkeu memiliki 5 program rencana kerja, yaitu Program Kebijakan Fiskal, Program Pengelolaan Penerimaan Negara, Program Pengelolaan Belanja Negara, Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko, serta Program Dukungan Manajemen.
