HUMANIORA

Halal Bihalal Ispikani, Rokhmin Dahuri tegaskan Indonesia bisa Maju dengan Keunggulan Komparatifnya

MONITOR – Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan-IPB University, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS memberikan pesan khusus kepada ISPIKANI (Ikatan Sarjana Perikanan Indonesia) dalam acara halal bihalal yang digelar secara daring, Kamis, (26 /5/2022). Pada kesempatan tersebut, Prof Rokhmin mengingatkan bahwa Umat Islam wajib menciptakan ekosistem yang baik menuntut dan menguasai IPTEK, jujur, berkerja keras, menyayangi sesama makhluk, dan amal saleh muamalah lainnya.

“Perintah Allah itu bukan hanya ibadah mahdhah (salat, ibadah haji, dzikir, dan membaca Al-Qur’an); tetapi juga ibadah ghaira mahdhah (hablum minnas), seperti menuntut dan menguasai IPTEK, jujur, berkerja keras, menyayangi sesama makhluk, dan amal saleh muamalah lainnya,” katanya.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut memaparkan sejumlah permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi bangsa Indonesia hingga saat ini seperti diantaranya persoalan gizi buruk dan kesenjangan ekonomi. “Indonesia menduduki peringkat ke-3 sebagai negara dengan tingkat kesenjangan ekonomi tertinggi (terburuk) di dunia. Disis lain, menurut laporan Credit Suisse’s Global Wealth Report 2019, 1% orang terkaya di Indonesia menguasai 44,6% kue kemakmuran secara nasional, sementara 10% orang terkaya menguasai 74,1persen,” terangnya.

“Sekitar 0,2% penduduk terkaya Indonesia menguasai 66% total luas lahan nasional (KPA, 2015). Bahkan sekarang 175 juta ha (93% luas daratan Indonesia) dikuasai oleh para konglomerat (korporasi) nasional dan asing (Institute for Global Justice, 2016),” tegas Ketua Dewan Pakar MPN (Masyarakat Perikanan Nusantara) itu.

Sementara itu, klasifikasi negara berdasarkan indeks pencapaian teknologi, Indonesia juga masih berada di kelas ketiga atau kategori Technology Adoptor Countries menduduki peringkat-99 dari 167 negara. Indonesia juga menduduki peringkat ke-3 sebagai negara dengan tingkat kesenjangan ekonomi tertinggi (terburuk) di dunia.

Disamping itu, sambungnya, produktivitas bangsa Indonesia rendah. Hal ini tercermin pada TFP (Total Factor Productivity) yang rendah pula.  TFP menggambarkan tingkat produktivitas perekonomian suatu bangsa.

“TFP adalah total output/total input faktor produksi. Berdasarkan data Bank Dunia, pada 2019, TFP di ASEAN, Singapura di peringkat-1 (1,51) diikuti Malaysia (1,23), Thailand (1,09), Kamboja (0,78), Laos (0,76), dan Indonesia (0,7). Pada 2017-2019, indeks daya saing Indonesia semakin menurun, hingga 2019 diurutan ke-50 dari 141 negara, atau peringkat ke-4 di ASEAN. Sedangkan Indeks Pembangunan Manusia hingga 2019, Indonesia berada diurutan ke-107 dari 189 negara, atau peringkat ke-6 di ASEAN,” paparnya.

Mengutip data UNCTAD dan UNDP, Prof. Rokhmin mengemukakan, implikasi dari rendahnya kualitas SDM, kapasitas riset, kreativitas, inovasi, dan entrepreneurship adalah proporsi ekspor produk manufaktur berteknologi dan bernilai tambah tinggi hanya 8,1 persen; selebihnya (91,9 persen) berupa komoditas (bahan mentah) atau SDA yang belum diolah. Sementara, Singapura mencapai 90 persen, Malaysia 52 persen, Vietnam 40 persen, dan Thailand 24 persen.Total potensi ekonomi sebelas sektor Kelautan Indonesia: US$ 1,4 triliun/tahun atau 7 kali lipat APBN 2021 (Rp 2.750 triliun = US$ 196 miliar) atau 1,2 PDB Nasional 2020.

 “Jika ingin menjadi bangsa maju, adil-makmur, dan berdaulat, Indonesia harus mampu memproduksi barang dan jasa (goods and services) berupa pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, transportasi, rekreasi, dan energi untuk memenuhi kebutuhan nasional maupun ekspor secara berkelanjutan. Secara potensial, mestinya bangsa Indonesia mampu untuk melakukan hal tersebut,” tegas Wakil Ketua Dewan Pakar MN KAHMI itu.

Prof. Rokhmin Dahuri, Indonesia memiliki modal dasar pembangunan yaitu Jumlah penduduk 270 juta orang (terbesar keempat di dunia) dengan jumlah kelas menengah yang terus bertambah, dan dapat bonus demografi dari 2020 – 2040 dimana hal tersebut merupakan potensi human capital (daya saing) dan pasar domestik yang luar biasa besar. Kemudian potensi Kaya Sumber Daya Alam (SDA) baik di darat maupun di laut.

Agro-Maritim, lanjut Prof Rokhmin merupakan keunggulan komparatif Indonesia, yang dengan sentuhan inovasi IPTEKS, Manajemen modern, dan kebijakan politik ekonomi yang tepat dan benar dapat ditransformasi menjadi keunggulan kompetitif sekaligus sebagai prime mover pembangunan ekonomi yang produktif, efisien, berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan (sustainable) menuju Indonesia Emas 2045.

“Pada tataran ekonomi mikro (perusahaan), keunggulan kompetitif tercermin pada kemampuan perusahaan tersebut dalam menghasilkan barang dan jasa (goods and services) yang berdaya saing: (1) kualitasnya unggul (top quality), (2) harganya relatif murah, dan (3) volume produksinya dapat memenuhi kebutuhan konsumen (pasar) domestik maupun ekspor setiap saat secara berkelanjutan,” ungkapnya.

Recent Posts

Menteri UMKM: LAKSMI Tingkatkan Graduasi Ekonomi Pengusaha Mikro Inklusif

MONITOR, Surabaya – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendorong peningkatan graduasi ekonomi masyarakat…

5 jam yang lalu

Menaker: Hakim Ad Hoc PHI Jaga Kepastian Hukum

MONITOR, Jakarta — Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pertimbangan hakim yang adil dan jelas menjadi bagian…

16 jam yang lalu

Guru Besar UIN Jakarta: Rekognisi Pesantren Perlu Diikuti Afirmasi Anggaran

MONITOR, Jakarta - Rekognisi negara terhadap pesantren perlu diterjemahkan ke dalam afirmasi kebijakan dan anggaran…

16 jam yang lalu

Kementerian UMKM Perkuat Inkubator untuk Cetak Wirausaha Berkualitas

MONITOR, Surabaya – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan pentingnya memperkuat…

1 hari yang lalu

Menag Berhentikan Prof. Muzakki sebagai Rektor UIN Surabaya

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar memberhentikan Prof. Akh. Muzakki dari tugas tambahan sebagai…

1 hari yang lalu

Wamenaker: Pengesahan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Ditargetkan Oktober 2026

MONITOR, Jakarta — Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menyatakan bahwa pemerintah dan DPR RI…

1 hari yang lalu