Pimpinan DPR RI mengesahkan RUU TPKS menjadi Undang-undang/ dok: Kumparan
MONITOR, Jakarta – Kabar bahagia bagi kalangan aktivis perempuan dan gender. Hari ini, DPR resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR ke-19, masa sidang IV tahun sidang 2021-2022, Selasa (12/4/2022).
Pengesahan itu dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Politikus PDI Perjuangan ini sebelumnya menanyakan kepada para anggota sidang terkait pengesahan RUU tersebut.
“Apakah RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual disahkan menjadi undang-undang?” tanya Puan yang diiringi teriakan setuju oleh peserta rapat.
UU TPKS ini disetujui oleh delapan dari sembilan fraksi di DPR RI. Dengan jumlah itu, Puan menyatakan UU TPKS bisa disahkan.
Diketahui, Rapat paripurna pengesahan RUU TPKS dihadiri total 311 anggota dewan, dengan rincian 51 orang hadir secara fisik dan 225 orang hadir secara virtual. Sedangkan, sebanyak 51 orang tak hadir izin.
MONITOR, Jakarta - PT Jasa Marga (Persero) Tbk menyalurkan bantuan bagi masyarakat terdampak gempa bumi…
MONITOR, Jakarta — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI memfasilitasi mediasi antara mitra pemasaran selaku…
MONITOR, Medan — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Kementerian UMKM) memperkuat ekosistem kewirausahaan melalui…
MONITOR, Jakarta - Ambisi Indonesia memperluas kawasan konservasi laut hingga 97,5 juta hektare pada 2045…
MONITOR, Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan membuka pendaftaran peserta Program Pemagangan Nasional (MagangHub) Angkatan…
MONITOR, Jakarta — Sebagai wujud kepedulian sosial dan solidaritas kemanusiaan, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj)…