MONITOR, Jakarta – Kasus pelanggaran masih kerap terjadi di kawasan hutan Indonesia. Maraknya pelanggaran ini menuai sorotan dari Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin.
Politikus PDI Perjuangan ini menegaskan, seluruh pejabat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) harus berani menindak segala pelanggaran yang terjadi.
Sudin menambahkan, apabila ada pejabat berwenang yang mendiamkan masalah pelanggaran dan perusakan hutan, maka pejabat tersebut harus masuk penjara.
“Saya juga berharap segera benahi diri. Kalau (masih ada) pejabat lalai atau belagak bego atau belagak diam. Kalau perlu, jika dibiarkan, pejabatnya harus masuk penjara jika melakukan mendiamkan atau membiarkan (perusakan hutan),” kata Sudin saat raker bersama Menteri LHK di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (28/3/2022).
Ditegaskan dia, Kementerian LHK juga harus membenahi pendataan kawasan hutan Indonesia. Menurutnya jika hanya mengandalkan data citra satelit, maka data perkembangan kawasan hutan Indonesia tidak akan bisa komprehensif dan valid untuk pengambilan keputusan.
“KLHK tidak punya data valid. Hanya punya citra satelit. Nyatanya, hutan kita rusak parah. Jadi setop retorika,” pungkas Sudin.
