Pengamat Kritik Rencana Impor Bawang Merah; Keberpihakan Kepada Petaninya Dimana?

MONITOR, Jakarta – Kementerian Perdagangan merencanakan melakukan impor bawang merah sebagai antisipasi pengamanan pasokan menghadapi lebaran. Hal tersebut menurut Direktur Rumah Ekonomi Rakyat, Taufik Amrullah merupakan bukn langkah bijak. Pasalnya, stok di sentra bawang merah cukup dan panen masih berlangsung di beberapa daerah.

“Panen raya saja sudah cukup membuat harga anjlok. Apalagi kalau pas panen raya dilakukan importasi. Ini, petani bisa kena pukul dua kali. Jadi, keberpihakan kepada petaninya dimana?,” kata Taufik saat dihubungi, Kamis (24/3).

Menurut Taufik, hal mendesak yang seharusnya dilakukan Pemerintah terutama Kemendag adalah penataan distribusi dan rantai pasok bahan pokok, khususnya bawang merah yang masa simpannya relatif singkat.

“Permasalahan seperti ini mestinya sudah bisa dieliminir karena selalu terulang. Oke-lah ada mobilisasi bawang merah dari yang surplus ke daerah yang minus. Tapi ini harusnya sudah menjadi sistem,” imbuhnya.

Sementara itu, Kementerian Pertanian menurut Direktur Jenderal Hortikultura Prihasto Setyanto belum ada rencana mengeluarkan izin impor bawang merah.

“Harga di pasar induk Jakarta masih stabil sementara stock carry over masih cukup,” kata Prihasto.

Sebagai informasi, setiap impor produk hortikultura harus mendapat Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) dari Kementerian Pertanian.

Sebelumnya, Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Gerindra, TA Khalid mengapresiasi data pragnosa neraca ketersediaan pangan yang disampaikan Kementan saat Raker, Senin (21/3). Menurut Khalid, berdasarkan prognosa tersebut, neraca komoditas pangan strategis dalam menghadapi bulan Ramadhan dan Idul Fitri 1443 H bahkan sampai Desember 2022 dalam kondisi yang sangat aman termasuk bawang merah di dalamnya.

Oleh karena itu, lebih lanjut Taufik menegaskan bahwa tiadk ada alasan kuat untuk melakukan impor bawang merah. Ia mengingatkan bahwa penanganan minyak goreng sudah cukup menjadi pelajaran bagaimana cara mengelola kebutuhan orang banyak.

“Spektrum nilai kebermanfaatan kebijakan itu benchmarknya yang utama adalah grass root. Jadi, jangan sampai setiap langkah termasuk importasi itu hanya memberikan keuntungan segelintir pihak,” pungkasnya.