MONITOR, Pelalawan – Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS pada Musrembang RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) “Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Pembangunan dalam Pemulihan Ekonomi Daerah” Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan di Gedung Daerah Datuk Laksemana Mangkudiraja – Pelalawan, Rabu (16/3/2022).
Pada kesempatan tersebut, Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu membeberkan 6 (enam) Komponen dan Strategi Pembangunan kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau yakni; RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah), Pembangunan Ekonomi, Pembangunan Infrastruktur & Konektivitas, Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pembangunan SDM, dan Pemerintahan & Kebijakan Politik Ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi minimal 7 persen yang berkualitas dan inklusif.
“Pertumbuhan ekonomi ditingkat nasional tahun lalu (2021) baru 3,6 persen, Pelalawan 4.7 persen. Kemudian investasi plus ekspor harusnya lebih besar daripada konsumsi dan impornya dan harus adil. Namun yang penting gerak pembangunan di Kabupaten Pelalawan harus ramah lingkungan dan sustainable,” katanya.
Implementasi RTRW menurut Prof. Rokhmin dalam paparannya adalah minimal, 30% total wilayah Kab. Pelalawan untuk kawasan lindung; dan 70% untuk kawasan pembangunan (industri, pertanian, perikanan, pariwisata, pemukiman, dll) sesuai dengan UU No. 26/2007 tentang Perencanaan Tata Ruang.
Adapun pembangunan ekonomi harus diorientasikan pada peningkatan penghasilan dan kesejahteraan masyarakat diantaranya: (1) semua penduduk usia kerja (15 – 64 tahun) bisa bekerja dengan income yang mensejahterakan (> US$ 300/orang/bulan), (2) berdaya saing tinggi, (3) menghasilkan pertumbuhan ekonomi tinggi (> 7% per tahun) dan berkualitas, dan (4) ramah lingkungan serta berkelanjutan (sustainable).
“Lalu ada pemulihan ekonomi dari pandemi Covid-19 dan transformasi struktural ekonomi,” tuturnya.
Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia tersebut juga mendorong pemkab Pelalawan untuk melakukan transformasi structural ekonomi dimana seharusnya ada 6 elemen transformasi struktural ekonomi yang dilakukan disetiap wilayah Indonesia, yakni : pertama, dari dominasi eksploitasi SDA dan ekspor komoditas (sektor primer) dan buruh murah, ke dominasi sektor manufaktur (sektor sekunder) dan sektor jasa (sektor tersier) yang produktif, berdaya saing, inklusif, mensejahterakan, dan berkelanjutan (sustainable).
Kedua, dari dominasi sektor impor dan konsumsi ke dominasi sektor investasi, produksi dan ekspor. Ketiga, modernisasi sektor primer (kelautan dan perikanan, pertanian, kehutanan, dan ESDM) secara produktif, efisien, berdaya saing, inklusif, ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Keempat, Revitalisasi industri manufakturing yang unggul sejak masa Orde Baru: (1) Mamin, (2) TPT (Tekstil dan Produk Tekstil), (3) kayu dan produk kayu, (4) pulp and paper, (5) Elektronik, (6) Otomotif, dan lainnya.
Kelima, Pengembangan industri manufakturing baru: mobil listrik, EBT, Semikonduktor, Baterai Nikel, Bioteknologi, Nanoteknologi, Kemaritiman, Ekonomi Kreatif, dan lainnya. “Keenam semua pembangunan ekonomi (butir-1 s/d 5) mesti berbasis pada Pancasila (pengganti Kapitalisme), Ekonomi Hijau (Green Economy), dan Ekonomi Digital (Industry 4.0). Terakhir ekonomi Pancasila,” jelasnya.
Empat kunci sukses dalam pembangunan daerah menurut Dosen Kehormatan Mokpo National University Korea Selatan tersebut adalah punya rencana (Roadmap, Blueprint) pembangunan yang tepat dan benar serta diimplementasikan secara berkesinambungan. “Cuma tidak hanya dilakukan dalam satu periode jabatan. Kalau sudah baik dan benar harusnya ada continuity (kontunitas). Itu yang membuat saya khawatir dimasa reformasi ini. Ganti menteri, ganti gubernur, ganti bupati cenderung untuk berubah,” katanya.
Kedua, lanjutnya, setiap komponen (Penduduk, Sektor Pembangunan) dari wilayah itu menyumbangkan kemampuan terbaiknya bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Ada a critical mass (orang capable dan baik) minimal 50% (Pareto, 1970). Kemuidian yang Ketiga, antar komponen bekerjasama secara sinergis; dan Keempat, Pemimpin yang cakap, kuat, dan baik (Issard, 1972).
“Saya merasa gundah kalau ada orang-orang yang kerjaannya mengganggu investor dengan alan lingkungan hidup padahal dia ada agenda dari asing yang diselundupkan ke kita, supaya kita tidak ada stabilitas, tidak ada pertumbuhan dan kemakmuran. Jadi, hati-hati sama orang Indonesia yang suka mengganggu kemapanan, kemajuan dan kemakmuran,” tegasnya.
Prof Rokhmin mengingatkan Bupati Pelalawan, H Zukri Misran untuk menginstruksikan Kepala Dinas (OPD) bidang ekonomi (Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Perindustrian, ESDM, Perdagangan, Koperasi – UMKM, dan Naker) harus melakukan pendataan warga yang menjadi tanggung jawabnya (petani, nelayan, buruh, UMKM dan pekerja sektor informal) by name and by address.
Lalu, pilah berdasarkan income 300 dolar AS/orang/bulan untuk mengkalisifikasikan mana yang masih miskin dan mana yang sudah sejahtera (income > 300 dolar AS/orang/bulan). Kemudian, buat kebijakan dan program kerja untuk pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan mereka yang sudah sejahtera, sehingga income nya > 12.695 dolar AS perkapita.
Kepala Dinas bisa menjalankan instruksti Bupati, kalau menggerakan setiap unit bisnis (usaha), khususnya UMKM harus menerapkan: (1) skala ekonomi (economy of scale); (2) Integrated Supply Chain Management System; (3) tekonologi mutakhir (termasuk teknologi era Industri 4.0); dan (4) ramah lingkungan dan ramah sosbud (Sustainable Development).
Perkuat dan kembangkan kerjasama produktif dan saling mnguntungkaan (win-win) antara usaha besar (corporations) dengan UMKM. Sekanjutnya, Pembangunan Kedaulatan/Ketahanan Pangan, Farmasi, Energi, dan Air: (1) Peningkatan produktivitas dan produksi, (2) Pengendalian konsumsi (demand), dan (3) Sistem Logistik dan Distribusi.
Prof Rokhmin juga berpesan kepada Bupati Pelalawan jangan mempertentangkan usaha besar dan usaha kecil. “Justru dengan kharisma Pak Bupati itu dekatkan. Antara RAPP dengan Rakyat, antara Sinar Mas dengan Rakyat. Itu yang membuat Korea maju, Kanada maju, China maju, karena pemerintahnya tidak mempertentangkan antara usaha besar dan usaha kecil,” kata Honorary Ambassador of Jeju Islands dan Busan Metropolitan City, South Korea itu.
Tapi,Prof. Rokhmin Dahuri menekankan, tugas pengusaha besar bagaimana meningkatkan kapasitas dan kemakmuran pengusaha kecil. Perkuat dan kembangkan kerjasama produktif dan saling mnguntungkaan (win-win) antara usaha besar (corporations) dengan UMKM. “Kalau itu yang terjadi kalau Kabupaten Pelalawan menjadi model seluruh Indonesia bagaimana kemitraan antara usaha besar dan kecil,” katanya.
