PARLEMEN

Ketua Dewan Pakar Adkasi minta DPRD Kawal Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen

MONITOR, Jakarta – Ketua Dewan Pakar Asosiasi Anggota DPRD Kabupaten se-Indonesia (ADKASI), Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS memberikan arahan pada acara pelantikan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) dan Komisariat Wilayah (Komwil) Seluruh Indonesia Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) periode 2021-2026 di Gedung Nusantara V DPR RI, Jakarta, Senin (14/3/2022).

Pada kesempatan tersebut, Guru Besar Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB itu minta ADKASI mengawal tercapainnya pertumbuhan ekonomi 7 persen yang inklusif dan berkualitas. Anggota DPRD Kabupaten karena mereka yang ada di garda terdepan dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat dan juga memiliki potensi dalam masalah pembangunan.

“Tahun ini berpikir lebih keras untuk memikirkan bangsa kita. Karena kita bersyukur setelah 76 tahun merdeka hampir di semua bidang kehidupan cenderung semakin membaik. Contoh yang paling konkrit adalah angka kemiskinan, data statistik pada tahun 1970 orang Indonesia miskin masih 70 persen,” kata Rokhmin.

“Alhamdulillah, tahun 2004 berkurang menjadi 15 persen, kemudian tahun 2014 bekurang menjadi 12 persen, dan tahun 2019 masa kepemimpinan Pak Jokowi pertama angka kemiskinan dibawah 10 persen, dalam sejarah pertama di Indonesia yakni 9,2 persen (25,4 juta orang),” tandas Koordinator Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan-RI 2020 – 2024 itu.

Namun, lanjutnya, karena pandemi Covid-19 berdampak terhadap perekonomian Indonesia. Hal itu dilihat dari pertumbuhan ekonomi, pengangguran terbuka, kemiskinan, dan koefisien Gini  (alat mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk). “Sayang karena covid angka kemiskinan kita tahun 2021 lalu melonjak menjadi 10,2 persen. Tepatnya sekitar 30 juta orang,” ungkapnya.

Prestasi berikutnya, lanjut Prof Rokhmin, adalah sejak tahun 2019 Perekonomian Indonesia yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atau ukuran ekonomi Indonesia besarnya 1,1 Triliun US Dollar, menempatkan Indonesia sebagai Negara dengan kekuatan ekonomi terbesar 16 di dunia dari 12.213 Negara di dunia.

“Menurut saya itu sangat luar biasa. Namun kalau 1,1 Triliun US Dollar kalau dibagi dengan jumlah penduduk Indonesia itu pendapatan perkapita rata-rata baru mencapai 380 Ribu US Dollar/tahun. Kalau kita masukan status Bank Dunia, kelas Indonesia masih berstatus lower middle income country atau Negara berpendapatan menengah ke bawah,” paparnya.

Kalau ingin mencapai Negara makmur, lanjutnya, maka pendapatan perkapitanya harus diatas 12.695 US Dollar. “Kita masih jauh panggang dari api. Cita-cita mencapai 12.695 US Dollar tapi sejak 76 tahun merdeka kita baru mencapai 380 US Dollar/tahun,” tegasnya.

Oleh karena itu, Prof Rokhmin menegaskan, Adkasi akan bergerak untuk memastikan pertumbuhan ekonomi tahun depan untuk membantu pemerintah pertumbuhan Indonesia sekitar 7 persen. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi 7 persen sangat mungkin untuk dicapai. Salah satu caranya adalah memaksimalkan pembangunan di sektor kelautan dan perikanan.

“Syarat rumus ekonomi bahwa kalau kita ingin Negara menengah menjadi Negara maju, economic grost atau pertumbuhan ekonomi harus dilipatgandakan. Dan syarat kedua, pertumbuhan ekonominya berkualitas yaitu menyerap banyak tenaga kerja,” jelasnya.

Recent Posts

Kemenhaj Perkuat Layanan Haji Inklusif bagi Lansia dan Disabilitas

MONITOR, Jakarta - Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj)…

1 jam yang lalu

Menkeu Purbaya Pimpin Sidang Debottlenecking, Percepat Izin Investasi

MONITOR, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memimpin jalannya Sidang Debottlenecking yang ke-5…

3 jam yang lalu

Mudik 2026, Masjid Bekasi Sediakan Tempat Istirahat dan Takjil 24 Jam

MONITOR, Jakarta - Program Masjid Ramah Pemudik mulai beroperasi di sejumlah wilayah. Di Bekasi misalnya,…

5 jam yang lalu

Tercatat 24 Ribu Jemaah Umrah Indonesia Berhasil Pulang ke Tanah Air

MONITOR, Jakarta - Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia melalui Staf Teknis Urusan Haji terus…

8 jam yang lalu

DPR Desak ASDP Perketat Keamanan Kapal Merak-Bakauheni Jelang Mudik

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti mendorong PT ASDP Indonesia Ferry…

15 jam yang lalu

Konflik Timur Tengah Memanas, Komnas Haji: Keputusan Arab Saudi Jadi Penentu Keberangkatan Haji 2026

MONITOR, Ciputat – Menjelang pemberangkatan kelompok terbang (kloter) perdana ibadah haji 2026 M/1447 H yang…

19 jam yang lalu