Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie,
MONITOR, Jakarta – Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie, mengamini wacana penundaan pemilu tanpa amandemen UUD 1945 jelas inkonstitusional, bahkan berpotensi menimbulkan kekacauan.
Namun ia menyatakan, apabila ada kelompok yang menginginkan Presiden Joko Widodo melanjutkan kepemimpinannya kembali, maka sebaiknya diuji secara konstitusional melalui amandemen UUD 1945.
“Memang ada aspirasi yang besar dari rakyat Indonesia untuk melanjutkan kepemimpinan pak Jokowi, mengapa tidak diuji saja di parlemen melalui mekanisme yang legal dan sah sesuai konstitusi kita, untuk melakukan amandemen UUD 1945?” ucap Grace Natalie dalam video yang diunggah di laman Instagramnya, belum lama ini.
Dalam unggahannya itu, Grace pun menyarankan agar Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan untuk menempuh jalur tersebut.
“Jika batas maksimal jabatan Presiden sebanyak 2 periode dapat diubah menjadi maksimal 3 periode, maka semua kandidat termasuk pak Jokowi, bisa berkontestasi secara fair di Pemilu 2024,” kata Grace kembali.
“Selanjutnya biarlah rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi yang memutuskan siapa yang layak untuk menjadi Presiden 2024-2029,” pungkasnya.
Oleh:Ramadhan, M.A.(Ketua PB PMII Bidang Ekonomi dan Investasi) Pemerintahan era baru selalu datang dengan janji…
MONITOR, Ciputat – Kemunculan informasi mengenai Hantavirus yang ramai diperbincangkan di media sosial memunculkan kekhawatiran…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menyoroti pengelolaan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah meyakini Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas…
MONITOR, Jakarta - DPR RI telah mengesahkan Revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan…
MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah segera menjangkau masyarakat terdampak gempa…