PEMERINTAHAN

Jokowi Harap Komisi Yudisial Lebih Transparan dan Adaptif

MONITOR, Jakarta – Komisi Yudisial (KY) diharapkan dapat maksimal dalam melayani dan menjawab pemenuhan hak serta kepentingan masyarakat mewujudkan independensi sistem peradilan. Harapan itu disampaikan Presiden Joko Widodo, dengan mengakomodir aspirasi publik.

Menurut Jokowi, sebagai institusi negara yang tinggi, Komisi Yudisial harus transparansi, partisipasi, dan adaptasi harus dikedepankan dalam menghadapi tantangan yang semakin berat.

“Sebagai lembaga penyeimbang, KY harus mampu melakukan fungsi pengawasan eksternal yang independen. Komisi Yudisial harus memastikan agar setiap perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran hakim dapat diselesaikan semaksimal mungkin agar kewibawaan, kehormatan, dan keluhuran hakim serta kehormatan institusi peradilan selalu terjaga,” ucap Jokowi dalam keterangannya, Kamis (10/3/2022).

Jokowi pun mengingatkan, KY memiliki tugas berat salah satunya menjamin ketersediaan hakim agung, hakim ad hoc Mahkamah Agung, dan hakim lain melalui proses seleksi yang transparan dan profesional.

KY juga diminta dapat memastikan calon hakim yang diusulkan ke DPR RI memiliki rekam jejak terpuji, berintegritas, dan kompeten, memiliki semangat dan komitmen tinggi untuk memerangi korupsi.

“Saya juga mengapresiasi upaya KY dalam membangun kemitraan dengan Mahkamah Agung (MA). Kemitraan itu akan menjaga marwah para hakim dalam memutus perkara agar kita mampu membatasi dan memutus ruang gerak mafia peradilan dan mafia-mafia lain yang selama ini merusak kepercayaan terhadap para hakim dan institusi peradilan, dan melukai rasa keadilan masyarakat,” tandasnya.

Recent Posts

Panglima TNI Terima Kunjungan Kasad Singapura

MONITOR, Jakarta - Komitmen memperkuat kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Singapura kembali ditegaskan melalui…

1 jam yang lalu

Menteri PU Respon Cepat Banjir Jabodetabek, Kerahkan Pompa Mobile di 14 Titik

MONITOR, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo merespon cepat penanganan banjir dan tanah…

4 jam yang lalu

Banyak Kasus Intoleransi, DPR: Beribadah adalah Hak Konstitusional dan Dilindungi Negara

MONITOR, Jakarta - Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menyoroti berbagai peristiwa intoleransi yang…

4 jam yang lalu

Kemendagri Siap Fasilitasi Integrasi Masjid, Termasuk dalam RPJMD

MONITOR, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan komitmennya untuk mendorong dan memfasilitasi penguatan peran…

5 jam yang lalu

DPR Soroti Kasus di Karawang, Kekerasan Seksual Tak Bisa Selesai di Luar Peradilan

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Gilang Dhielafararez menyoroti kasus miris dugaan pemerkosaan…

7 jam yang lalu

Kemenag Kick Off MQK Internasional Ke-1 Tahun 2025

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama RI melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Pendis) secara resmi melakukan…

7 jam yang lalu