Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono mengapresiasi program vaksinasi di Makodim Depok
MONITOR, Depok – Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono meminta pengawas, kepala sekolah, dan guru di Kota Depok untuk memperhatikan kualitas pendidikan agar lebih maju dan bermutu. Terutama, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang perlu ditingkatkan.
“Sekolah tatap muka sudah berjalan. Pengawas, guru dan kepala sekolah hendaknya memperhatikan kualitas pendidikan karena peran pengawas menjadi hal yang penting, apalagi di tengah pandemi Covid-19 ini,” ujarnya di sela Apel Pagi di Halaman Balai Kota Depok, Senin (07/03/2022).
Dikatakannya, mutu pendidikan harus ditingkatkan, utamanya pada empat kecamatan yang memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) rendah. Seperti, Kecamatan Cipayung, Kecamatan Bojongsari, Kecamatan Sawangan dan Kecamatan Tapos.
“Pendidikan menjadi salah satu faktor utama yang menentukan IPM suatu wilayah. Jika mutu pendidikan rendah, maka IPM juga rendah,” terangnya.
Wakil Wali Kota juga meminta pejabat wilayah untuk menyisir masyarakat yang putus sekolah agar ikut serta dalam program pendidikan yang digagas Pemerintah Kota (Pemkot) Depok. Misalnya program kejar paket.
“Tingkatkan keikutsertaan masyarakat dalam pendidikan. Seperti beasiswa atau kejar paket. Agar nantinya, seluruh warga Depok tidak ada yang tidak sekolah. Kami juga mengapresiasi peran serta pihak swasta yang membantu anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak. Mari bangun Kota Depok menjadi lebih maju,” tuntasnya.
MONITOR, Jakarta - Menyambut Hari Raya Idul Adha 1446 H, Pertamina Patra Niaga kembali memastikan…
MONITOR, Jakarta - Pada fase Wukuf, ada 1.392 jemaah haji Indonesia dari kloter (kelompok terbang)…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi I DPR Sukamta mengecam serangan militer Israel terhadap Rumah Sakit…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menyoroti insiden longsor yang merenggut 21…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sepakat bekerja sama dengan Kongres…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi mengkritik program Bantuan Subsidi Upah (BSU)…