MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf menyerahkan bantuan sosial senilai Rp65 miliar kepada warga di dapil Kabupaten Kendal. Bantuan sosial tersebut terdiri dari bantuan ATENSI, bantuan sembako/BPNT, dan Program Keluarga Harapan (PKH).
Bukhori mengatakan bantuan sosial tersebut merupakan bagian dari program percepatan penyaluran bantuan sosial, yang merupakan hasil kesepakatan antara Komisi VIII DPR RI dan Kementerian Sosial menyusul temuan atas dana bansos yang masih tersisa sebesar Rp2,7 triliun dari APBN Tahun Anggaran 2021.
“Program percepatan penyaluran dilaksanakan di seluruh wilayah di Indonesia dan diharapkan rampung sebelum tanggal 5 Maret 2022. Program percepatan penyaluran dengan disupervisi langsung oleh anggota Komisi VIII DPR RI adalah untuk memastikan bantuan tersalurkan kepada pihak yang tepat dengan jumlah yang tepat,” ujar Bukhori dalam siaran persnya, Rabu (2/3/2022).
Lebih lanjut, politisi dapil Jawa Tengah 1 ini membeberkan jumlah penerima manfaat dari masing-masing bantuan sosial yang diberikan kepada warga penerima manfaat di Kabupaten Kendal. Bantuan ATENSI yang diserahkan meliputi beasiswa bagi anak yatim, modal kewirausahaan, serta tongkat adaptif dan kursi roda bagi penyandang disabilitas kepada 171 penerima manfaat. Kemudian untuk bantuan sembako/BPNT dan PKH masing-masing diberikan kepada 72.731 dan 31.475 penerima manfaat.
Selain melakukan pengawasan, politisi PKS ini juga membuka layanan pengaduan bansos bagi warga penerima manfaat apabila mendapati keluhan terkait bantuan sosial yang diterima. Bukhori mengatakan layanan aduan tersebut dibuka untuk menjembatani kepentingan antara warga dan pemangku kebijakan secara langsung dan real-time sehingga masalah seputar bansos dapat diselesaikan secara cepat dan tidak berlarut-larut.
“Kami sudah membagikan kontak kepada warga penerima manfaat apabila menemukan penyimpangan, seperti pengurangan item/nominal bantuan atau diarahkan ke pihak-pihak tertentu dalam proses pencairannya. Walau demikian, kami tidak membatasi layanan pengaduan ini hanya bagi penerima manfaat, tetapi juga kepada unsur pendamping PKH, Tenaga Kesejahteraan Sosial tingkat Kecamatan (TKSK). Hal ini kami lakukan agar aspirasi yang kami terima dapat lebih luas dan beragam sehingga advokasi yang kami lakukan kepada pemangku kebijakan, dalam hal ini Kementerian Sosial, dapat lebih komprehensif karena berdasarkan persoalan riil yang dialami oleh berbagai stakeholder Kementerian Sosial di lapangan,” pungkasnya.
