Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra (dok: net)
MONITOR, Jakarta – Kasus persekusi dan intoleransi yang dialami ormas Muhammadiyah di Banyuwangi, Jawa Timur, menuai sorotan dari Guru Besar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra.
Yusril menilai masalah tersebut justru harus segera ditangani oleh Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas. Ia menilai penanganan masalah tersebut sangat dibutuhkan, ketimbang Kementerian Agama mengurusi aturan penggunaan pengeras suara di masjid.
“Menteri Agama sudah waktunya tangani masalah seperti ini, daripada sibuk ngurusi suara azan dan membanding-bandingkannya dengan gonggongan anjing, yang malah bikin masalah tambah runyam,” ucap Yusril mengingatkan, Senin (28/2/2022).
Menteri Sekretaris Negara RI periode 2004-2007 ini berharap, Menag dapat menata dan mendorong kehidupan beragama yang tenang, aman dan damai ditengah kemajemukan. Menurutnya, hal itu justru menjadi tugas utama Kementerian Agama.
“Karena itu, Menteri Agama seyogianya dapat mengajak semua umat beragama hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati perbedaan,” tukas Yusril.
Ia pun mengingatkan agar Menag harus hati-hati, halus dan menjunjung tinggi sopan-santun serta budi bahasa. Setiap kebijakan yang akan diambil juga perlu direnungkan secara mendalam terkait segala dampaknya.
“Saya berharap, Menteri Agama menjaga lisan, menjaga ucapan agar tidak menimbulkan masalah baru di masyarakat kita. Sudah terlalu banyak masalah dihadapi bangsa dan negara kita ini. Jangan ditambahi lagi dengan masalah baru yang berawal dari ucapan dan kata-kata,” tegas Yusril.
MONITOR, Jakarta - PT Kereta Api Indonesia (Persero) melalui anak usahanya PT Kereta Api Pariwisata…
MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani merespons usulan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar…
MONITOR, Jakarta - Komisi III DPR RI melakukan penelaahan soal hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK)…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mempercepat pembangunan infrastruktur Sumber Daya Air guna…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin, meminta pemerintah bersikap terbuka menyusul…
MONITOR, Jakarta - Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia resmi meluncurkan Pameran Keterbukaan Informasi Publik 2025.…