MONITOR, Jakarta – Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, mengakui ada dua persoalan terbesar yang terjadi di Ibukota yaitu kemacetan dan banjir. Kedua persoalan ini selalu dikeluhkan oleh warga ibukota.
Pras, demikian sapaan Prasetyo, menganggap wajar apabila ada warga yang tidak terima pemukimannya selalu menjadi langganan banjir, kemudian menggugat Gubernurnya agar bertanggung jawab.
Ditegaskan Pras, upaya pencegahan banjir itu merupakan kewajiban yang harus dikerjakan siapapun Gubernur Jakarta.
“Dengan beralaskan Peraturan Daerah (Perda) tiap tahun pun APBD DKI selalu mengalokasikan anggaran pencegahan dan penanganan banjir,” kata Prasetyo, Kamis (24/2/2022).
Politikus PDI Perjuangan ini pun mempertanyakan sejumlah upaya yang kini dikerjakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, misalnya mulai dari pembebasan lahan, normalisasi sungai, hingga perawatan waduk.
“Yang menjadi persoalan sekarang, apakah pembebasan lahan untuk menormalisasi sungai di Jakarta dikerjakan? Pengerukan sedimen sebagai antisipasi pendangkalan di semua aliran dilakukan? Perawatan waduk, situ, embung dilaksanakan? Semua itu tergantung kemauan,” tandasnya.
