MONITOR, Jakarta – Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menghormati terselenggaranya uji kelayakan dan kepatutan calon penyelenggara pemilu yang tengah berlangsung saat ini di Komisi II DPR RI.
Dalam proses fit and proper test tersebut, JPPR meyakini para wakil rakyat di Komisi II dapat membantu menemukan kandidat penyelenggara KPU dan Bawaslu terbaik bagi Indonesia kedepannya.
Koordinator nasional JPPR, Nurlia Dian Paramita, menyampaikan apresiasi kinerja DPR RI yang membuka proses seleksi secara transparan kepada publik. Akan tetapi, Kornas JPPR mengimbau agar para kandidat yang terpilih oleh Senayan benar-benar mewakili Nusantara.
“Kami mencermati informasi yang beredar sebagai hasil rapat koalisi 10 Februari 2022 dimana disitu disebutkan lebih banyak dominasi calon dari Jawa dibanding non-Jawa. Tentu ini menjadi representasi yang tidak menggembirakan karna kedepan pemilu 2024 adalah milik nusantara bukan jawa sentris,” kata perempuan yang akrab disapa Mita, Rabu (16/2/2022).
Mita juga menilai keterwakilan calon penyelenggara dari tiap daerah di Indonesia justru membantu luasnya pemahaman kepemiluan di Indonesia yang multikultural dan variatif geografisnya. Dia mencontohkan seperti keterwakilannya kandidat dari kalimantan timur dan kepulauan Maluku.
“Komisi II harus memilih calon penyelenggara pemilu dengan memperhatikan wilayah seperti kalimantan timur yang notabene calon ibukota baru dan Maluku, yang selama ini cukup rawan konflik ketika pemilihan berlangsung,” ujar Mita membeberkan.
Oleh sebab itu, perempuan kelahiran Yogyakarta itu meminta Komisi II untuk tetap memperhatikan aspek profesionalisme berdasarkan kapabilitas dan integritas guna menunjang suksesnya pemilu di 2024 nanti. Oleh karenanya, dia berharap Komisi II harus mendorong aspek profesionalisme, kemandirian, dan pinsip pluralisme (perbedaan) harus dijunjung tinggi khususnya dalam wajah penyelenggara pemilu.
“Kita mendorong profesionalisme, kemandirian, pluralisme yang kemudian kita kreasikan dalam wadah Indonesia. Yaitu menjunjung tinggi prinsip perbedaan serta memberikan ruang pada masyarakat bahwa Indonesia ini bukan hanya Jawa. Keragaman latar belakang penting. Keterwakilan perempuan juga menjadi penting,” pungkasnya.
