MONITOR, Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan diminta untuk konsisten dalam mengendalikan harga pasar, terutama bahan pokok seperti minyak goreng. Ini disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Y Manurung, dalam Rapat Kerja bersama Mendag, belum lama ini di Kompleks Parlemen Senayan.
Kemendag, dikatakan Martin, jangan hanya mengandalkan operasi pasar saja, melainkan perlu melakukan sejumlah antisipasi tegas guna menerapkan kebijakan pengawasan sekaligus penegakan hukum.
“Komisi VI DPR telah memberikan catatan bahwa akan ada kenaikan harga bahan pokok di akhir tahun kepada Kementerian Perdagangan, di antaranya minyak goreng. Sebenarnya salah satu cara untuk mengendalikan harga ini adalah dengan upaya pemerintah ‘memaksa’ para produsen minyak goreng untuk memperkecil margin keuntungannya, sehingga selain operasi pasar, kendali harga juga bisa dari sisi produsen,” kata Martin dalam Raker tersebut.
Legislator Nasdem ini menjelaskan, inflasi yang disebabkan oleh naiknya harga bahan pokok ini diakibatkan oleh dari sisi produsen (cost push inflation). Menurutnya, ada potensi beberapa produsen diduga sengaja menghilangkan produknya di pasar sehingga menciptakan panic buying.
Dalam kondisi ini, Martin menyatakan konsumen terpaksa harus membeli barang karena digerakan oleh ketakutan tidak mampu memperoleh bahan pokok. Jika dibiarkan tanpa penanganan tegas, maka akan menyulitkan masyarakat Indonesia untuk bangkit dari pandemi Covid-19.
“Jika kondisi ini dibiarkan berlanjut, akan memberatkan proses pemulihan ekonomi. Kami juga menilai operasi pasar ini dilakukan (oleh Kementerian Perdagangan) sebagai reaksi jangka pendek terhadap kondisi pasar tertentu. Maka, perlu mempertimbangkan antisipasi (penyelesaian) permasalahan secara sistematik dan secara jangka panjang,” tandasnya.
