HUKUM

Mardani: Pernyataan Jaksa Agung Justru Picu Praktik Korupsi

MONITOR, Jakarta – Pernyataan Jaksa Agung yang menyebut tindak pidana korupsi dibawah Rp50 juta tidak perlu diproses hukum menuai kritik. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai hal tersebut tidak adil, karena setiap perkara pidana mesti diproses berapa pun kerugiannya.

“Pidana itu mengadili perbuatannya, bukan ganti rugi. Pernyataan Jaksa Agung justru bisa memicu para pelaku melancarkan praktik korupsi,” ujar Mardani dalam keterangannya, Selasa (1/2/2022).

Anggota Komisi II DPR RI ini menjelaskan, upaya mengembalikan dana hasil praktik korupsi hanya bisa menjadi dasar untuk meringankan tuntutan/ hukuman, bukan justru tidak ditindak.

“Logika sederhananya, jika korupsi dibawah 50 juta dimaafkan, bagaimana jika dilakukan secara bersama (berkomplot)? satu grup berisi 20 orang masing2 50 juta? Koruptor, bukan sekadar jumlah,” tandas Mardani.

“Mentalnya lah yang harus diberantas. Penegakan hukum badan adalah salah satu cara,” sambungnya lagi.

Ditegaskan Mardani, tanpa adanya imbauan tersebut, korupsi bansos, dana desa hingga bantuan operasional sekolah untuk warga miskin sudah terjadi di berbagai tempat.

Ia berharap jangan sampai imbauan Kejagung bisa menjadi insentif untuk melakukan korupsi. Menurutnya, korupsi sudah jelas berdampak buruk pada hilangnya hak ekonomi dan sosial masyarakat.

Recent Posts

Hapus Larangan Siaran Langsung Persidangan, DPR Dinilai Jamin Keterbukaan Informasi dan Transparansi

MONITOR, Jakarta - DPR RI dan Pemerintah sepakat menghapus ketentuan yang melarang publikasi siaran langsung…

2 jam yang lalu

Soroti Penyalahgunaan Mobil Dinas, DPR Dorong Polri Beri Sanksi Agar Jadi Pelajaran

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Martin Tumbelaka, menyesalkan insiden penyalahgunaan kendaraan dinas…

3 jam yang lalu

Pemerintah Belum Resmi Tetapkan Haji Jalur Laut, Tapi Peluang Terbuka

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan bahwa pemerintah belum menetapkan agenda resmi untuk…

4 jam yang lalu

DPR Ungkap Kebijakan Jam Sekolah Lebih Pagi Harus Dibarengi Pendekatan Psikososial

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Arzeti Bilbina menanggapi kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov)…

6 jam yang lalu

Kemenperin dan PT IMIP Buka Kelas Beasiswa

MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian berkomitmen untuk terus menjalankan kebijakan hilirisasi industri karena berperan penting…

7 jam yang lalu

Kloter Terakhir Terbang dari Madinah, Ketua PPIH Bersyukur Fase Pemulangan Lancar

MONITOR, Madinah - Fase pemulangan jemaah haji Indonesia yang berangkat pada gelombang II dari Daerah…

7 jam yang lalu