PEMERINTAHAN

Ida Fauziyah Ancam Cabut Izin Perusahaan Penempatan PMI Ilegal

MONITOR, Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah tak main-main akan menindak tegas perusahaan nakal penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang ilegal atau unprosedural.

Komitmen itu disampaikan Ida Fauziyah saat Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI. Politikus PKB ini menyatakan akan melakukan penegakan hukum secara tegas.

“Saya tegaskan kami akan melakukan penegakan hukum di Indonesia. Kami berharap penegakan hukum dilakukan di sini,” tegas Ida Fauziyah.

Ida memberikan ancaman bakal mencabut izin operasional perusahaan pelanggar aturan. Selain itu, Kemenaker akan menggandeng kepolisian untuk mengurusi pelanggaran yang dilakukan.

“P3MI yang nakal kami cabut izinya. Siapa pun yang menempatkan PMI secara unprosedural kami laporkan kepada kepolisian,” jelas Ida.

“Kami dampingi para korban untuk melapor kepada kepolisian,” sambungnya.

Recent Posts

Kemenag Bahas Kampus Go Global dan Kurikulum Berbasis Cinta di Ramadan Bersama Gen Z Lintas Negara

MONITOR, Purwokerto - Generasi Z dari berbagai negara berkumpul di Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor…

42 menit yang lalu

Kemenhaj dan KJRI Jeddah Kawal Kepulangan 14.796 Jemaah Umrah

MONITOR, Jakarta - Kementerian Haji dan Umrah berkolaborasi dengan Tim Fungsi Konsuler KJRI Jeddah terus…

2 jam yang lalu

Kemendag Buka Pendaftaran GDI 2026 di IFEX, Dorong Desain Furnitur Global

MONITOR, Jakarta - Kementerian Perdagangan membuka gerai (booth) Indonesia Design Development  Center (IDDC) 2026 di…

4 jam yang lalu

Wamenag Apresiasi Pesantren Kilat Vokasi untuk Pramuka se-Jabodetabek

MONITOR, Jakarta - Wakil Menteri Agama, Romo Muhammad Syafi’i mengapresiasi pesantren Kilat Ramadan, bagi Pramuka…

6 jam yang lalu

Kampus Desa Mendunia, UIN Saizu Kini Miliki Mahasiswa dari 28 Negara

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama menggelar “Ramadan Bersama Gen Z Lintas Negara”. Acara ini berlangsung…

11 jam yang lalu

Sengketa Sawit, Indonesia Minta Izin WTO Bekukan Kewajiban ke Uni Eropa

MONITOR, Jakarta - Pemerintah Indonesia akan mengajukan permintaan penangguhan konsesi atau  kewajiban lainnya yang ditujukan…

15 jam yang lalu