PEMERINTAHAN

Wapres Dorong Sertifikasi Produk Makanan Minuman Halal

MONITOR, Jakarta – Wakil Presiden Ma’ruf Amin menekankan bahwa jaminan kehalalan produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sangat diperlukan sebagai salah satu syarat untuk menembus pasar halal global.

Pernyataan ini sampaikan Ma’ruf Amin saat menghadiri acara Tasyakur Milad Ke-33 Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetika – Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) secara virtual.

“Pemerintah saat ini tengah berupaya menuntaskan dua pekerjaan besar hingga 2024,” kata Ma’ruf Amin dalam sambutannya.

Pertama, kewajiban tersertifikasinya bagi seluruh produk makanan dan minuman halal, sekaligus mewujudkan visi Indonesia sebagai pusat industri produk halal dunia.

Mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini menegaskan, pemerintah juga akan terus mendorong adanya Lembaga Pemeriksa Halal baru sebagai penguatan Jaminan Produk Halal sekaligus percepatan pengembangan industri halal.

Recent Posts

Perluas Infrastruktur Halal Nasional, Kemenperin Hadirkan LPH di Ambon

MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian terus memperkuat pengembangan ekosistem industri halal nasional melalui peningkatan akses layanan…

2 jam yang lalu

Lomba Burung Berkicau Dorong Ekonomi UMKM hingga Rp2 Triliun per Tahun

MONITOR, Jakarta - Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui efek berganda dari…

2 jam yang lalu

Harga BBM Melambung di Mei 2026, Pertamina dan Swasta Kompak Naikkan Harga! Cek Daftarnya

MONITOR, Jakarta – Memasuki periode Mei 2026, sejumlah badan usaha penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM)…

4 jam yang lalu

Satgas Armuzna Cek Kesiapan Tenda dan Jalur Evakuasi Jemaah di Arafah

MONITOR, Makkah - Satuan Tugas Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) meninjau lapangan ke wilayah Arafah…

4 jam yang lalu

Anang Hermansyah Dorong Reformasi Sistem Royalti Digital Musik Indonesia: Saatnya Beralih ke UCPS

MONITOR, Jakarta - Musisi Anang Hermansyah mendorong pemerintah dan DPR RI untuk segera mereformasi sistem…

4 jam yang lalu

Komisi X DPR Rumuskan Payung Hukum untuk Perketat Izin Daycare

MONITOR, Jakarta - Komisi X DPR RI tengah merumuskan pengaturan tempat penitipan anak (TPA/daycare) dalam…

4 jam yang lalu