Laporkan Edy Mulyadi cs ke Bareskrim, Pandawa Nusantara: Rasis dan Rusak Kemajemukan

Pandawa Nusantara usai melaporkan Edy Mulyadi cs ke Bareskrim Polri, Selasa (25/1/2022).

MONITOR, Jakarta – Perhimpunan Aktivis dan Warga (Pandawa) Nusantara melaporkan Edy Mulyadi dan Azham Khan ke Bareskrim Polri, Selasa (25/1/2022).

Pandawa Nusantara menilai pernyataan Edy Mulyadi cs soal “Tempat Jin Buang Anak” buntut dari pernyataanya yang mengkritik Ibu Kota Negara (IKN) baru telah mengoyak kemajukan dan harmoni kehidupan bangsa.

“Pernyataan yang disampaikan oleh saudara Edy Mulyadi (EM) terkait dengan Issue
Pemindahan Ibukota Negara (IKN) dengan menyebutkan hanya Kuntilanak, Gunderuwo, dan Setan yang mau pindah kesana sontak mengoyak dan mencabik-cabik kemajemukan yang selama ini kita jaga,” kata Sekjen Pandwa Nusantara, Faisal Anwar kepada Media, Selasa (25/1/2022).

“Akibat perkataan yang disampaikan oleh saudara Edy Mulyadi (EM) di atas membuat
masyarakat Kalimantan tersingggung dan terganggu relung hatinya. Oleh karena itu, Kami dari DPP Pandawa Nusantara pada hari ini, Selasa, 25 Januari 2022 mendatangi kantor Bareskrim Polri untuk melaporkan ucapan yang disampaikan oleh EM
terkait dengan ucapan yang mengandung merendahkan harkat dan martabat orang
Kalimantan yang ke depan bisa berpotensi mengganggu keutuhan NKRI dan mengusik semua aspek kehidupan negara kita,” tegasnya.

Pandawa Nusantara, lanjut Faisal menilai ada tiga yang dapat dijadikan acuan penegakan hukum terhadap terlapor nanti, yakni: Pertama, UU ITE PASAL 28 AYAT 2 UU Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Kedua, Jo PASAL 45a AYAT 2 UU ITE Setiap Orang yang dengan sengaja dan
tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Ketiga, PASAL 14 ayat 1 KUHP Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggitingginya sepuluh tahun.

“Kami berharap kepada pihak Polri untuk dapat melanjutkan dan memproses laporan yang kami ajukan, semoga kedamaian dan ketentraman kehidupan berbangsa dan bernegara diwaktu yang akan datang dapat terus terjaga dan terpelihara,” pungkas Faisal yang juga mantan Presiden BEM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu.