INDUSTRI

Sekjen Kemenperin Dukung Percepatan Belanja Negara

MONITOR, Jakarta – Pemerintah bertekad untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, dengan salah satu upayanya adalah melakukan percepatan belanja pemerintah. Oleh karena itu, setiap kementerian dan lembaga perlu mengambil langkah-langkah konkret dalam melaksanakan percepatan belanja negara yang dimulai dari awal tahun anggaran.

“Terkait dengan pelaksanaan anggaran, kami melihat ada tiga isu yang harus diperhatikan,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Dody Widodo yang mewakili Menteri Perindustrian pada acara Kick Off Pelaksanaan Anggaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Lingkungan Kementerian Perindustrian Tahun 2022, Jakarta, Jumat (21/1).

Sekjen Kemenperin menyampaikan, isu pertama adalah partisipasi publik. “Dalam negara demokrasi, tata kelola pemerintahan harus menjadikan partisipasi sebagai bagian tak terpisahkan. Sebab, partisipasi dapat memberikan pengaruh positif terhadap kinerja kebijakan dan kepuasan publik,” jelasnya.

Secara logis, lanjut Dody, kinerja akan meningkat jika pihak yang merasakan atau memahami persoalan semakin banyak dilibatkan. Di samping itu, partisipasi dapat membangun public trust karena publik merasakan ada pengakuan dan perhatian dari pemerintah serta memiliki ruang yang cukup untuk menyampaikan aspirasi atau pendapat.

“Penerapan konsep partisipasi publik dalam konteks pembangunan industri manufaktur, dengan demikian perlu diperkuat,” tegasnya.

Implementasi tersebut dapat dalam bentuk kolaborasi berbagai stakeholder seperti perguruan tinggi, organisasi civil society, asosiasi-asosiasi, dan pelaku usaha, yang
diterapkan dalam setiap proses pembuatan kebijakan atau program pembangunan industri manufaktur.

Berikutnya, isu kedua adalah akuntabilitas, yang terdiri dari tiga aspek, yaitu tata kelola APBN, organisasi, dan individu. “Pada aspek tata kelola APBN, kami tidak banyak menyimpan kekhawatiran mengingat Kemenperin telah mencetak berbagai prestasi yang membanggakan,” ungkap Dody.

Prestasi tersebut, antara lain realisasi anggaran sebesar 97,45% pada tahun 2021, yang merupakan capaian tertinggi dalam sembilan tahun terakhir, atau naik 4% dibanding tahun 2020. Kemudian, meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berturut-turut selama 13 kali, dan mendapatkan penghargaan Standar Tertinggi Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dari Kementerian Keuangan.

Selain itu, Kemenperin menyabet Juara I BMN Award, meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) bagi empat satker dan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) bagi enam satker, serta mendapatkan Peringkat IV Kementerian dengan Indeks Integritas.

Recent Posts

Kemenag Tegaskan Layanan Haji 2024 di Arab Saudi Sesuai Aturan

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama (Kemenag) mengatakan seluruh proses pengadaan layanan haji 1445 H/2024 M…

3 jam yang lalu

Laga Aceh vs Sulteng di PON XXI, Komisi X Minta Investigasi Khusus Motif Pemukulan Wasit

MONITOR, Jakarta – Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menyoroti adanya insiden wasit sepak bola…

7 jam yang lalu

Catatan Dari Rusia Prof Rokhmin: Jadi Pemimpin Jangan Seperti Fir’aun

MONITOR, Jakarta - Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan-IPB University, yang juga  anggota Dewan…

10 jam yang lalu

Menag Yaqut Diterima Menhaj Tawfiq, Bahas Persiapan Haji 2025

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas hari bertemu dengan Menteri Haji dan Umrah…

11 jam yang lalu

Tinjau Jalan Tol 6B dan Akses Tol IKN 6C, Menteri PUPR: Selesai Juni 2025

MONITOR, Kaltim - Mengisi waktu libur dan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Timur, Menteri Pekerjaan…

14 jam yang lalu

Refleksi Maulid Nabi, Prof Rokhmin: Pemimpin akan Sukses jika Meneladani Kepemimpinan Rasulullah

MONITOR - Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University Prof Dr Ir Rokhmin…

14 jam yang lalu