Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar Muhamad Misbakhun (dok: net)
MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI, Misbakhun, menekankan agar pemerintah Indonesia harus mampu mempertahankan laju inflasi yang terkendali di tengah pandemi Covid-19 pada 2022 ini.
Apalagi menurutnya, sejumlah negara dunia masih mengalami peningkatan inflasi yang siginifikan akibat supply-demand imbalance dan krisis energi. Misalnya, Singapura sebesar 3,8% (yoy), Euro Area sebesar 4,9% (yoy) dan Amerika Serikat sebesar 6,8% (yoy) pada November 2021 lalu.
Dikatakan Misbakhun, sepanjang 2021, laju inflasi Indonesia masih terkendali pada level yang rendah dan stabil, serta berada di bawah kisaran target sebesar 3±1% (yoy) yang telah ditetapkan.
“Realisasi inflasi pada 2021 tercatat sebesar 1,87% (yoy) atau naik dari realisasi tahun 2020 yang sebesar 1,68% (yoy),” ujar Misbakhun dalam keterangan tertulisnya, Selasa (11/1/2022).
Politikus Golkar ini menegaskan, hasil pengendalian ini tidak terlepas dari koordinasi yang kuat antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas harga.
Selain itu, dikatakan dia, penanganan krisis akibat Covid-19 dalam satu tahun terakhir sudah menunjukkan kondisi pemulihan ekonomi sehingga memberikan sinyal bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih sangat baik.
“Kondisi penurunan kasus Covid-19 yang terjadi secara konsisten membuat pemerintah Indonesia dapat terus memberlakukan relaksasi pembatasan mobilitas,” pungkasnya.
MONITOR, Jakarta — Menteri Agama Nasaruddin Umar memimpin doa dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang…
MONITOR, Tangerang - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) bergerak cepat memastikan hak dan pelindungan 33…
MONITOR, Bekasi — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyiapkan talenta muda agar mampu mengembangkan gagasan dan inovasi…
MONITOR, Jakarta — Lembaga Studi Anti Korupsi (LSAK) menilai 17 operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan…
MONITOR, Musi Banyuasin – Kementerian Koperasi Republik Indonesia menegaskan komitmennya memperkuat ekonomi kerakyatan melalui pengembangan…
MONITOR, Banjarmasin - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memeriksa PT TAS terkait dugaan pelanggaran penyelenggaraan perjalanan…