PARLEMEN

Legislator PKS Sebut Kominfo Gagal Lindungi Data Rakyat

MONITOR, Jakarta – Kebocoran data kembali terjadi. Kali ini data catatan medis pasien di sejumlah rumah sakit di Indonesia berukuran 720 GB berupa documents dan 6 juta database dijual dalam Raidforums. Kebocoran ini menambah jumlah kasus kebocoran data yang terjadi di tahun 2021 yang terjadi sebanyak 8 kasus besar dengan jutaan data.

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi 1 DPR RI Fraksi PKS Sukamta menyatakan Kominfo tidak belajar dari kesalahan kebocoran data beberapa waktu lalu.

“Kami di Komisi 1 DPR RI sudah beruangkali menyampaikan bahwa kebocoran-kebocoran data harus ditangani dengan baik oleh Kominfo. Kominfo sebagai leading sektor digital bertanggung jawab mengatur manajemen perlindungan data lebih ketat berbagai kementrian/lembaga, salah satunya Kementrian Kesehatan. Apalagi data kemenkes yang berhubungan dengan Covid-19 beberapa waktu lalu pernah dibobol. Seharusnya pengawalan lebih ketat, namun faktanya sekarang data Kemenkes RI kembali bobol. Artinya Kominfo gagal menjaga data masyarakat dan tidak bisa memimpin K/L dalam melindungan data masyarakat,” ujar Sukamta dalam keterangan persnya, Jumat (7/1/2022).

Menurut Sukamta, permasalahan yang menyangkut data sangat krusial. Berdasarkan perhitungan lembaga riset Ponemon-IBM, besarnya kerugian kebocoran 279 juta penduduk Indonesia dari data BPJS mencapai lebih dari 600 triliun rupiah.

“Ini baru satu kebocoran, tentu kebocoran data lainnya akan lebih besar,” tukasnya.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI juga mengingatkan Kominfo untuk benar-benar menjaga aplikasi peduli lindungi yang diklaim menjadi super apps. “Trend kebocoran data selama pandemi Covid-19 ini menyasar data-data kesehatan yang berharga. Maka kami ingatkan kembali, jaga dengan serius data-data di aplikasi peduli lindungi, jangan lengah dan jumawa,” ucapnya mengingatkan.

Dari sisi lain, doktor lulusan Inggris ini menyoroti perihal kepercayaan publik. “Dampak kebocoran data ini ialah turunnya kepercayaan rakyat kepada pemerintah terkait keamanan data. Data yang bocor membuat masyarakat banyak mendapatkan pesan-pesan tidak jelas dan mengganggu sehingga kepercayaan dan keyakinan terhadap keamanan data dirinya berkurang,” sebut Sukamta.

Masih terkait dengan kebocoran data pribadi ini, Sukamta mengingatkan Kominfo untuk segera menyelesaikan masalah krusial dalam RUU Perlindungan Data Pribadi khususnya mengenai lembaga perlindungan data.

“RUU PDP ini macet karena Kominfo masih ngotot lembaga perlindungan data berada di bawah Menkominfo. Padahal saat ini saja Kominfo tidak punya kemampuan menangani permasalahan kebobolan data. Kominfo harus berkaca, sadar kemampuan diri. Selain itu, banyak negara di dunia khususnya Eropa mengkhususkan sebuah lembaga perlindungan data yang independen bukan di bawah kementrian,” jelasnya.

Sebagai informasi, kasus kebocoran data di Indonesia selama 2021 meliputi Facebook, BPJS Kesehatan, BRI Life, eHAC, Sertifikat Vaksin Jokowi, KPAI, Bank Jatim, Database Polri.

Dari beragam kasus tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah menindak 43 kasus kebocoran data di Indonesia tahun 2021, dengan 19 kasus berhasil diselesaikan sisanya masih di proses.

Recent Posts

Wujudkan Kepedulian Ekosistem Pesisir, GCK Jawa Timur Gelar Aksi Tanam Mangrove di Pasuruan

MONITOR, Pasuruan - Sebagai wujud nyata kepedulian terhadap kelestarian lingkungan dan keberlanjutan ekosistem pesisir, Griya…

2 jam yang lalu

Wujud Kepedulian terhadap Masyarakat, JTT Salurkan Bantuan Sosial di Wilayah Semarang

MONITOR, Semarang - PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) melalui Representative Office 2 (RO 2) Semarang…

2 jam yang lalu

Rokhmin Dahuri Dorong Investasi Budidaya Tiram di Sabang untuk Perkuat Ekonomi Biru

Peninjauan bersama PT Surya Jaya Investama menjajaki potensi pengembangan akuakultur terintegrasi dan peluang ekonomi bagi…

4 jam yang lalu

Raih AMH 2026, Kemenag Berkomitmen Tingkatkan Kualitas Informasi Publik

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama meraih penghargaan Terbaik II kategori Website dalam ajang Anugerah Media…

6 jam yang lalu

Soal Wacana Pelarangan Rokok Elektrik, Pemerintah dan MUI Diminta Kedepankan Kajian Hukum dan Ilmiah

MONITOR, Jakarta - Samudera Artha Law Firm melayangkan keberatan terhadap wacana pelarangan rokok elektrik (vape)…

20 jam yang lalu

Buka AICIS+ 2026, Menag Minta PTKIN Tidak Kaku Hadapi Tantangan Zaman

MONITOR, Cirebon — Menteri Agama Nasaruddin Umar mengingatkan bahwa generasi masa depan tidak lagi beragama…

22 jam yang lalu