MONITOR, Jakakarta – Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat, Santoso berharap dalam kontestasi pimilihan presiden (pilpres) di 2024 mendatang, tidak ada lagi politik indentitas yang bisa membawa perpecahaan kepada masyarakat.
Menurutnya, politik indentitas sangat kental terjadi di pilpres 2014 dan 2019 lalu, dimana terciptanya dua kekuatan kutub yang saling berhadapan. Yang kita tahu, kutub satu didukung oleh kutub apa dan satu kutub lagi didukung kekuatan kutub lainya.
“Dan paska pilpres pun dua kekutan ini masih tarik menarik. Oleh karenanya, saya meminta kepada partai politik ataupun pimpinan partai politik untuk berhenti memainkan politik indentitas ini,”ujar Santoso, dalam keterangannya yang diterima MONITOR, Senin (6/12).
Dikatakan Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta ini, dengan hilangnya politik indentitas ini, diharapkan memberikan kesempatam kepada masyarakat untuk bisa memilih calon pemimpinnya dengan bebas dengan banyak pilihan sehingga tidak lagi dikebiri.
“Untuk itu, mari kita berdoa bersama agar di Pilpres 2024 mendatang, masyarakat punya pilihan banyak untuk memiilih calon presiden dan wakil presiden sehinga tidak lagi tercipta politik indentitas yang saling tarik menarik, bahkan terjadi konfrontasi antara pendukung satu dengan pendukung lainnya,”terangnya.
Lanjutnya, politik indentitas ini bisa menimbulkan dampak demdam antara rezim yang menang dan calon yang kalah. “Sekali lagi, mari kita berdoa bersama-sama, dan saya berharap para ulama dan habaib tidak masuk dalam konflik politik indentitas tersebut, mesikipun kita punya kebebasan hak politik dalam memilih untuk menentukan siapa legislatif dan presiden yang akan kita pilih,”tandasnya.
“Kedewasaan ini lah yang sangat dibutuhkan. Kita akan maksimal berkerja, kita akan maksimalkan untuk melakukan pengawasan agar abuse of power yang dilakukan pemerintah tidak terjadi untuk memakan rakyatnya sendiri,”pungkasnya.
 di 2024 mendatang, tidak ada lagi politik indentitas yang bisa membawa perpecahaan kepada masyarakat.){kind=link}