KEUANGAN

Dana Transfer Papua dan Papua Barat 2022 Naik, Ini Besarannya

MONITOR, Jayapura – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan di tahun 2021, Papua mendapat total transfer Rp 42,47 Triliun dan tahun 2022 naik menjadi Rp 43,48 Triliun. Kenaikan ini sesuai UU 2/2021 mengenai Otsus Papua dari 2% DAU Nasional menjadi 2,25% DAU Nasional.

Sedangkan Provinsi Papua Barat, kata Sri Mulyani, di tahun 2021 mendapat Transfer Rp 16,45 Triliun. Tahun 2022 naik menjadi 19,61 Triliun. Data ini disampaikan Sri Mulyani dalam konferensi pers di GKN Jayapura, Minggu (28/11/2021).

Selain Dana Transfer ke Daerah yang dikelola Pemerinth Daerah dalam APBD, Pemerintah Pusat masih melakukan belanja di Papua dan Papua Barat – mencapai Rp 24,65 Triliun (2021).

“Dana yang sangat besar ini pasti cukup untuk membayar beasiswa anak-anak Papua. Bahkan anak-anak Papua juga mendapat beasiswa melalui afirmasi LPDP,” ujar Sri Mulyani dalam keterangannya.

Ia menjelaskan anggaran Negara yang besar untuk Papua dan Papua Barat untuk memajukan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Papua dan Papua Barat. Untuk memerangi kemiskinan, pendidikan, kesehatan, program UMKM, melatih Tenaga Kerja, membangun Infrastruktur dan pencapaian Sustainable Development Goals.

“Pemerintah Daerah Papua dan Papua Barat, baik tingkat Propinsi, kabupaten dan kota memiliki tanggung jawab sangat besar untuk mengelola anggaran secara tepat guna, tepat sasaran, tidak dikorupsi dan harus bisa dipertanggungjawabkan dengan transparan kepada rakyat Papua dan Papua Barat,” pungkasnya.

Recent Posts

Laba Tembus Rp1,9 Triliun Pada Semester I 2026: Jasa Marga Kian Perkuat Ekosistem Jalan Tol Nasional

MONITOR, Jakarta - PT Jasa Marga (Persero) Tbk (“Perseroan”) terus membuktikan resiliensi dan kepemimpinannya di industri jalan tol nasional dengan mencatatkan pertumbuhan kinerja keuangan dan operasional…

4 jam yang lalu

Muktamar NU Memanas; 9 Ulama Jadi Penentu, Hery Haryanto Azumi Berpeluang jadi Jalan Tengah

MONITOR, Jombang - Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama memasuki fase krusial. Konfigurasi kepemimpinan PBNU periode 2026–2031…

1 hari yang lalu

Kasus Yogi Mentawai: Ombudsman Dorong Negara Kedepankan Pembinaan

MONITOR, Jakarta - Ombudsman Republik Indonesia menaruh perhatian terhadap perkara Yogi Gilang Arya Setia, warga…

2 hari yang lalu

Kuasa Hukum UIN Jakarta: Penataan SIP Pamulang Bagian dari Pengamanan Aset Negara

MONITOR, Jakarta - Kuasa Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Alwanih, S.H., M.H., menegaskan penataan dan…

2 hari yang lalu

Jelang ESDP 2027, Kemnaker dan IM Japan Perkuat Kesiapan Peserta Pemagangan Indonesia

MONITOR, Tokyo – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama International Manpower Development Organization (IM Japan) membahas kesiapan…

2 hari yang lalu

Menteri UMKM Pastikan Banpres bagi UMKM Terdampak Bencana Sumatera Tepat Sasaran

MONITOR, Jakarta – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman memastikan Bantuan Presiden…

2 hari yang lalu