MONITOR, Jayapura – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan di tahun 2021, Papua mendapat total transfer Rp 42,47 Triliun dan tahun 2022 naik menjadi Rp 43,48 Triliun. Kenaikan ini sesuai UU 2/2021 mengenai Otsus Papua dari 2% DAU Nasional menjadi 2,25% DAU Nasional.
Sedangkan Provinsi Papua Barat, kata Sri Mulyani, di tahun 2021 mendapat Transfer Rp 16,45 Triliun. Tahun 2022 naik menjadi 19,61 Triliun. Data ini disampaikan Sri Mulyani dalam konferensi pers di GKN Jayapura, Minggu (28/11/2021).
Selain Dana Transfer ke Daerah yang dikelola Pemerinth Daerah dalam APBD, Pemerintah Pusat masih melakukan belanja di Papua dan Papua Barat – mencapai Rp 24,65 Triliun (2021).
“Dana yang sangat besar ini pasti cukup untuk membayar beasiswa anak-anak Papua. Bahkan anak-anak Papua juga mendapat beasiswa melalui afirmasi LPDP,” ujar Sri Mulyani dalam keterangannya.
Ia menjelaskan anggaran Negara yang besar untuk Papua dan Papua Barat untuk memajukan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Papua dan Papua Barat. Untuk memerangi kemiskinan, pendidikan, kesehatan, program UMKM, melatih Tenaga Kerja, membangun Infrastruktur dan pencapaian Sustainable Development Goals.
“Pemerintah Daerah Papua dan Papua Barat, baik tingkat Propinsi, kabupaten dan kota memiliki tanggung jawab sangat besar untuk mengelola anggaran secara tepat guna, tepat sasaran, tidak dikorupsi dan harus bisa dipertanggungjawabkan dengan transparan kepada rakyat Papua dan Papua Barat,” pungkasnya.
