MONITOR, Jakarta – Pemerintah diminta tidak merespon secara reaktif setiap aksi demonstrasi buruh terkait penetapan upah minimum yang ditetapkan oleh sejumlah daerah. Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetyani meminta agar ada perbaikan di setiap tahunnya.
“Kalau memang ini siklus yang berulang, seharusnya kita tidak meresponnya dengan tindakan reaktif. Justru dari tahun ke tahun harusnya ada perbaikan,” ujar Netty dalam kunjungan kerja.
Ia menjelaskan bentuk perbaikan yang dilakukan harus bersifat fundamental, misalnya ada upaya pergeseran paradigma agar bagaimana caranya masyarakat Indonesia menempuh pendidikan yang tidak berorientasi menjadi job seeker.
“Berarti harus ada strategi atau upaya untuk menciptakan pembuat lapangan kerja (job creator). Bagaimana caranya agar kita bisa melakukan peningkatan kapasitas (upscaling) untuk mencetak job creator? Agar kita bisa melakukan shifting dari job seeker menjadi job creator,” kata Politikus PKS ini.
Netty pun berharap kepada Kementerian Ketenagakerjaan agar menyusun desain peta jalannya seperti apa terkait perubahan fundamental tersebut, sehingga kalau pun ada demonstrasi, menurutnya, jumlahnya semakin menurun karena kesejahteraan buruh semakin meningkat.
“Karena kita juga memahami yang namanya demonstrasi wajar, karena ada ruang dari konstitusi kita yang memberikan hak warga negara menyatakan pendapat,” tutup Netty.
