DPR: Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan Harus Masif hingga ke Pelosok

MONITOR, Jakarta – Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan melalui sosialisasi secara masif sesuai dengan Inpres Nomor 2 Tahun 2021.

Hal ini disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI Ratu Ngadu Bonu Wulla. Ia menyatakan masih banyak daerah-daerah terpencil yang belum mendapatkan sosialisasi tersebut.

“Ternyata memang sampai saat ini masyarakat itu masih belum terlalu mengenal BPJS Ketenagakerjaan. Yang ada dalam pikiran masyarakat yaitu BPJS Kesehatan. Ini memang perlu untuk dilakukan sosialisasi lebih masif lagi sampai ke tingkat daerah.” ujarnya saat Komisi IX melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dirut BPJS Ketenagakerjaan di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (15/11/2021). 

Anggota Fraksi Partai NasDem DPR RI ini juga berharap kualitas SDM BPJS Ketenagakerjaan lebih ditingkatkan, khususnya bagi mereka yang bertugas di berbagai daerah di Indonesia.

Selain itu, pemangku kebijakan BPJS Ketenagakerjaan perlu melibatkan para kepala desa di seluruh Tanah Air untuk menyosialisasikan ke masyarakat, sehingga implementasi Inpres Nomor 2 Tahun 2021 bisa lebih maksimal di tahun depan. 

“Di daerah kepulauan NTT, terkhusus Pulau Sumba, ada satu kantor (BPJS Ketenagakerjaan) di Waingapu. Nah ini sangat menjadi persoalan ketika ada masyarakat yang ingin menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. (Masyarakat) agak sulit melakukan komunikasi, sehingga (perlu) dibentuk kantor cabang dan juga ditambahkan SDM, sehingga (pelayanan) pada peserta kita bisa lebih maksimal,” pungkasnya.