Ketimpangan Fasilitas dan Tenaga Kesehatan Hambat PEN

MONITOR, Jakarta – Penanganan pandemi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memulihkan perekonomian nasional.

Sayangnya masih terdapat permasalahan dalam penanganan Covid-19 akibat adanya disparitas distribusi fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan.

Pola penyebaran yang masih terkonsentrasi di Pulau Jawa mengakibatkan kurangnya cakupan testing, tracing, and treatment (3T)sebagai salah satu upaya utama penanganan Covid-19.

Idekonomi telah merilis episode podcast terkini, bertajuk “Faskes Timpang, Vaksinasi Tertatih” yang membahas mengenai isu ketimpangan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan di berbagai daerah di Indonesia.

Selain itu, episode ini membahas dampak ketimpangan tersebut terhadap laju vaksinasi, kelompok marjinal dan pemulihan ekonomi Indonesia.

Idekonomi menghadirkan dua orang peneliti di LD FEB UI, Rachmat Reksa Samudra dan Muhammad Faisal.

Vaksinasi Terhambat Keterbatasan Faskes

Ketimpangan distribusi fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan akan mempengaruhi pelaksanaan vaksinasi.

Hal ini karena kedua hal tersebut merupakan aspek terpenting dalam penyelenggaraan vaksinasi.

“Hubungan antara vaksinator dan vaksinasi berbanding positif. Semakin tinggi jumlah vaksinator per seribu orang akan maka semakin tinggi juga jumlah dosis pertama yang diterima masyarakat,” ujar Faisal.

Oleh karena itu, belum terciptanya inklusivitas fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan akan menyebabkan laju vaksinasi menjadi lambat.

Menurut Faisal, ketimpangan yang jelas dapat dilihat dari distribusi RSUD dan Puskesmas di Indonesia.

Menurut Faisal, untuk beberapa provinsi di Indonesia, dengan persentase penduduk miskin yang terbesar, contohnya Papua, NTT, Papua Barat, dan beberapa daerah lainnya, distribusi Puskesmas dan RSUD masih kecil dibandingkan jumlah penduduk miskin.

Walau vaksinasi merupakan salah satu elemen terpenting dalam upaya pemulihan ekonomi nasional, terdapat elemen lain yang dapat ditingkatkan untuk pemulihan pandemi.

“Hanya vaksinasi bukan satu-satunya kunci pemulihan ekonomi, tentu saja dengan adanya sistem 3T, testing, tracing, dan treatment yang baik dan juga secara bersama-sama menjaga protokol kesehatan dengan ketat merupakan kunci pemulihan ekonomi yang lebih cepat,” tutur Reksa.

Kombinasi kebijakan dengan menyelenggarakan vaksinasi dan mengontrol penerapan protokol kesehatan, seperti implementasi PPKM dapat mengurangi penyebaran pandemi.

Dampaknya, akan tercapai situasi yang lebih aman dan perlahan mengembalikan kepercayaan masyarakat untuk melakukan aktivitas produktif dan memicu pergerakan perekonomian secara bertahap.

PeduliLindungi Perlu Lebih Inklusif

Pengembangan aplikasi PeduliLindungi yang digunakan pemerintah untuk mendeteksi alur penyebaran Covid-19 juga merupakan kebijakan yang baik. Namun, pemerintah masih perlu mengembangkan lebih lanjut karena karakteristik masyarakat Indonesia yang beragam.

Untuk memiliki PeduliLindungi, seseorang perlu memiliki smartphone. Sedangkan, menurut Reksa ketika kita geser sedikit ke masyarakat di daerah terpencil atau masyarakat dengan tingkat ekonomi yang kurang mampu, mereka mungkin sudah vaksin, memiliki kartu vaksin, tetapi permasalahannya adalah di beberapa tempat atau lebih meluas, mereka masih perlu pakai PeduliLindungi.

Masih perlu dibuat sistem dimana masyarakat ini bisa memasuki tempat perbelanjaan dan tempat lainnya secara aman juga.

Saat ini, kasus aktif Covid-19 semakin menurun dan kegiatan ekonomi, seperti kunjungan ruang publik dan mobilitas masyarakat juga perlahan mulai mengarah ke situasi normal. 

Excitement masyarakat yang meningkat membuat aktivitas ekonomi bergerak secara bertahap, tetapi hal ini perlu terus diwaspadai.

Mewujudkan Pemulihan yang Efisien dan Efektif

Dalam menghadapi ketidakpastian dalam situasi pandemi, seperti munculnya gelombang ketiga dan varian baru, pemerintah harus membuat reformasi dari sisi kualitas dan kuantitas. Menurut Reksa, memfokuskan strengthening sistem, terutama untuk daerah yang tadinya memang agak tertinggal dalam segi infrastruktur baik dari sisi fasilitas maupun tenaga kesehatan.

Ketika kita punya sistem yang kuat dalam hal kualitas dan kuantitas faskes dan nakes yang cukup, serta distribusi yang merata dari Sabang sampai Merauke, mungkin nanti respons ketika kita dihadapi dengan hal yang sama, akan lebih siap.