Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono (dok: Asep/Monitor)
MONITOR, Jakarta – Tak puas dengan kegiatan reses, DPRD DKI Jakarta mengusulkan kegiatan agar pertemuan dengan konsituen bisa dilakukan satu kali dalam satu bulan. Tak tanggung-tanggung, anggaran yang diusulkan untuk menunjang kegiatan tersebut jumlahnya mencapai puluhan juta per anggota dewan dalam satu kali ketemu konstituen.
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, membenarkan adanya usulan kegiatan dewan tersebut, bahkan usulannya sudah masuk dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2022.
“Yang pasti kegiatan dewan ke depan di 2022, lebih banyak kegiatan bertemu langsung masyarakat. Kita dorong anggota dewan agar lebih dekat dengan masyarakat atau konstituennya. Contoh ada program berkunjung ke daerah pemilihan (dapil) dalam rangka memetakan persoalan-persoalan di wilayah, sehingga anggota dewan bisa akomodir persoalan di lingkungan yang ada di masyarakat,” ujar Gembong kepada wartawan, Jumat (12/11).
Dijelaskan Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta ini, kegiatan ini berbeda dengan kegiatan reses. Reses kegiatan dewan untuk menyerap aspirasi masyarakat, sementara usulan kegiatan ini bagian dari timbal balik, dimana anggota dewan membawa program pemerintah untuk bisa disosialisasikan ditengah masyarakat
“Kalau reses kan kegiatan turun ke konsituennya 1 tahun 3 kali. Nah kalau kegiatan yang kami usulkan ini, turun ke konsituennya se bulan sekali. Dan kalau reses sudah ada ketentuan UU jadi kegiatannya gak bisa ditambah atau dikurang,” terangnya.
“Jadi dengan sebulan sekali ketemu masyarakat supaya ada kedekatan dengan wakil dan warganya, misal datang ke daerah banjir, pemukiman kumuh. Kan gak elok di Jakarta masih ada rumah kumuh. Sementara Jakarta ada smart city. Lah smartnya dimana?,”sambungnya.
Lantas berapa anggaran untuk menunjang kegiatan dewan ini ?
Dijawab Gembong, pihaknya tidak mengetahui persis berapa nominalnya. Hanya saja, Gembong menyebut, anggaran dalam kegiatan tersebut, semuanya dikelola oleh Sekertariat Dewan (Sekwan).
“Semua anggaran yang kelola Sekwan. Jadi kita gak kelola duitnya Sekwan itu. Jangan dianggap sebagai gaji. Ini kegiatan loh. Tolong bedakan kegiatan dan gaji. Gaji adalah uang yang kita terima dipotong PPN,” jelasnya.
Terpisah, Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Dewan Augustinus mengatakan, anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan kunjungan selama 2022 yaitu Rp 49 miliar.
Anggaran tersebut akan digunakan oleh 106 anggota Dewan. Sehingga setiap anggota Dewan akan mendapatkan dana kunjungan sebesar Rp 38,4 juta untuk satu hari kunjungan setiap bulan.
“Kurang lebih Rp 35-40 juta sebulannya. Jadi sebulan 4 miliar untuk 106 anggota dewan,” pungkasnya.
MONITOR, Jakarta - Indonesia bersama negara-negara anggota MABIMS (Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan…
MONITOR, Tangerang Selatan - Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) Ciputat resmi meluncurkan…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin, berpandangan penyelesaian sengketa perbatasan antara Kamboja…
MONITOR, Jakarta - Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional, PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) menyelenggarakan…
MONITOR - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mempercepat pembangunan Bendungan Cijurey yang berlokasi di Kecamatan…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan sejumlah…