Oleh: M. Robet Rifqi Habibi
Beberapa waktu lalu kita dikagetkan dengan peristiwa operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Provinsi Riau, Andi Putra dan Bupati Musi Banyuasi, Dodi Reza Alex Noerdin.
Penangkapan dua bupati ini bukan kali pertama. Sebelumnya sudah banyak kepala daerah yang juga terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW) diketahui sepanjang tahun 2020 terjadi 1.218 perkara korupsi yang disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Total terdakwa kasus korupsi di tahun 2020, mencapai 1.298 orang.
Dari data tersebut tercatat praktik korupsi dilakukan paling besar oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan 321 kasus, pihak swasta dengan 286 kasus, dan perangkat desa dengan 330 kasus.
Data tersebut mengindikasikan bahwa korupsi merupakan salah satu masalah terbesar yang dihadapi bangsa Indonesia.
Di sisi lain, persoalan ini merupakan bukti konkret bahwa Indonesia tengah dilanda krisis kepemimpinan.
Para pemimpin kita sedang mengalami apa yang disebut oleh sebagian tokoh sebagai ‘defisit integritas.
Pemimpin yang muncul lebih banyak menonjolkan sisi popularitasnya ketimbang integritas dan kompetensi. Banyak sosok pemimpin yang terkenal di masyarakat kedapatan korupsi, menyalahgunakan kekuasaannya dan bertindak semena-mena dengan kekuasaannya sehingga menyebabkan kesengsaraan bagi rakyat.
Kontestasi 2024
Pemilu 2024 akan dihelat tiga tahun lagi, tapi aroma perebutan kursi kekuasaan sudah santer tercium. Salah satu faktor untuk memenangkan kontestasi Pemilu 2024 adalah menjaring suara pemilih milenial.
Karena itu, generasi milenial harus berperan aktif terlibat dalam kontestasi 2024 nanti. Pada 2024 akan diselenggarakan pilpres, pileg dan pilkada.
Diharapkan kaum milenial tidak hanya menjadi pemilih saja melainkan juga ikut bertarung menjadi calon pemimpin masa depan.
Peran dan partisipasi politik kaum milenial dalam Pemilu 2024 sangat penting mengingat eksistensi politik kaum muda semakin menunjukkan grafik meningkat seiring dengan iklim politik yang semakin demokratis.
Berdasarkan catatan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), pada Pilkada 2020 ada 20 kepala daerah terpilih dan 17 wakil kepala daerah terpilih yang berusia kurang dari 34 tahun. Artinya, sekitar 13,7 persen kapala daerah saat ini adalah kaum milenial.
Hal ini patut disyukuri dan menjadi penyemangat bagi anak-anak muda yang lain untuk terlibat langsung membangun Indonesia terutama di saat bangsa ini tengah mengalami krisis kepemimpinan. Kaum milenial perlu turun tangan memperbaiki kondisi bangsa ini.
Generasi milenial tidak boleh diam menyaksikan bangsa ini dipimpin oleh politisi-politisi korup.
Sebagai bangsa yang besar, Indonesia menganut sistem demokrasi yang memberikan hak kepada setiap anak bangsa untuk berpartisipasi dalam menentukan pemimpin.
Di sinilah peran penting masyarakat dalam dunia perpolitikan. Sebab, demokrasi sebagai sebuah sistem tidak mungkin berjalan tanpa partisipasi masyarakat khususnya kalangan generasi milenial.
Sayangnya, tidak semua generasi muda memahami dinamika ini. Masih ada sebagian kaum milenial yang tak peduli terhadap dunia perpolitikan.
Lebih ekstrem lagi, mereka menganggap dunia politik itu adalah sesuatu yang kotor. Sikap ini tentu berangkat dari sebuah fakta bahwa banyak politisi yang menghalalkan segala cara untuk memenangkan kontestasi politik.
Di sini kita membutuhkan peran partai politik dan dunia pendidikan untuk mengubah pandangan mereka tentang dunia politik, sehingga dengan kesadaran politik yang positif menjadikan peran mereka lebih optimal.
Pada hakikatnya, partisipasi politik generasi milenial harus berangkat dari ketulusan hati untuk memperjuangkan kepentingan rakyat dan memperbaiki tatanan kehidupan yang lebih baik.
Keterlibatan kaum muda di kancah perpolitikan nasional menjadi momentum bagi kemajuan Indonesia di masa mendatang.
Sebab, saat ini kita kekurangan sosok pemimpin yang benar-benar berintegritas dan mau memperjuangkan kepentingan rakyat di atas kepentingan kelompoknya.
Generasi milenial adalah penerima estafet kepemimpinan yang akan diberi amanah atas nasib masa depan bangsa ini. Sebagai bangsa besar, Indonesia membutuhkan peran aktif kaum milenial. Karenanya, para pemuda ‘zaman now’ harus memiliki moralitas tinggi. Ketinggian moralitas inilah yang akan mengantarkan Indonesia menjadi bangsa besar dan beradab.
Elvandi (2020) menegaskan, pemimpin adalah produk generasinya. Maka, inilah prioritas sang pemuda. Mencetak generasi yang bermimpi besar.
Yang dipikirannya berkecamuk obsesi keluhuran mencari tempat terbaik dengan kontribusi unggulan di dunia, yaitu di Indonesia.
Di era digital yang penuh tantangan, Indonesia memerlukan pemimpin muda yang visioner, pemberani dan dapat mengemban amanah perjuangan bangsa sebagaimana telah diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945. Tentu saja model kepemimpinannya tetap menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat dewasa ini.
Penulis ialah Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Nasional
 Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Provinsi Riau, Andi Putra dan Bupati Musi Banyuasi, Dodi Reza Alex Noerdin.){kind=link}