HANKAM

Bakamla: Kehadiran Negara di Laut Perbatasan jadi Kewajiban Utama

MONITOR, Jakarta – Sebagai upaya tindak lanjut meningkatkan kehadiran pemerintah di seluruh perbatasan laut Indonesia, Direktorat Kebijakan Badan Keamanan Laut RI kembali menggelar Rapat Kerja Teknis yang ke-lll (Rakernis III) untuk membahas penyusunan rekomendasi kebijakan tentang peningkatan kehadiran di wilayah perbatasan laut Indonesia.

Kehadiran negara diperlukan guna menjamin keamanan dan keselamatan, yang diselenggarakan secara luring dan juga daring di salah satu hotel di Jakarta, Kuningan, Jakarta Selatan, (10/11/2021).

Pada Rakernis I, Direktorat Kebijakan Bakamla RI bersama para akademisi telah mengidentifikasi isu keamanan dan keselamatan laut yang sering terjadi di wilayah perbatasan laut Indonesia serta konsinyering pembahasan draft awal.

Sementara agenda Rakernis II melanjutkan pembahasan dengan mendengarkan pendapat, tanggapan, masukkan serta saran dari kementerian dan lembaga terkait. Pada Rakernis III kali ini dilakukan untuk mendengar masukan dan pendapat para penerima manfaat dan pengguna jasa laut terhadap naskah rekomendasi kebijakan peningkatan kehadiran tersebut.

Kasubdit Perumusan Kebijakan Bakamla RI, Kolonel Bakamla Gontri Nopel, yang menjelaskan gambaran umum dari rekomendasi kebijakan peningkatan kehadiran tersebut.

“Kehadiran pemerintah di wilayah perbatasan laut Indonesia sudah menjadi kewajiban utama. Selain untuk menjaga kedaulatan negara, kehadiran pemerintah juga untuk menjamin keamanan dan keselamatan rakyatnya yang memanfaatkan laut sebagai sumber ekonomi,” ujarnya singkat.

“Letak strategis Indonesia juga berpotensi maraknya pelanggaran atau kejahatan, baik dari luar ataupun dari dalam, sehingga kehadiran pemerintah juga untuk melindungi bangsa dan negara dari segala ancaman,” sambungnya.

Setelah mendengarkan gambaran umum tersebut, Rakernis dilanjutkan dengan paparan dari narasumber dari berbagai asosiasi kelautan dan perikanan seperti Indonesia National Shipowner’s Association (INSA) yang dihadiri oleh Ketua Bidang Organisasi & Keanggotaan DPP INSA Capt. Zaenal A. Hasibuan.

Recent Posts

Stafsus Menag Sambangi Ponpes Hamalatul Qur’an Sukoharjo, Tawarkan Trauma Healing untuk Santri

MONITOR, Sukoharjo – Kementerian Agama (Kemenag) RI menegaskan komitmennya untuk hadir memberikan pelayanan, pembinaan, dan…

9 jam yang lalu

OASE III PTKIN 2026 Resmi Dibuka Menag, Dorong Integrasi Sains dan Nilai Agama

MONITOR, Yogyakarta - Ajang Olimpiade Agama, Sains, dan Riset (OASE) III Perguruan Tinggi Keagamaan Islam…

13 jam yang lalu

Kementan Percepat Penyerapan Telur, Peternak Mikro dan Kecil Jadi Prioritas

MONITOR, Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) mempercepat penyerapan telur ayam ras senilai Rp30 miliar melalui…

17 jam yang lalu

Kementerian UMKM Salurkan Bantuan Alat Produksi untuk Pulihkan Usaha Pascabencana di Aceh

MONITOR, Jakarta - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus mengupayakan pemulihan aktivitas usaha…

19 jam yang lalu

Dari Ketahanan Keluarga hingga Kompetensi Digital, Ini Tiga Tantangan Strategis Penghulu

MONITOR, Tangerang Selatan - Kepala Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BMBPSDM) Kementerian…

21 jam yang lalu

Desak Kasus Penyadapan Ilegal Diusut Tuntas, MUI Ingatkan Larangan Tajassus dalam Islam

MONITOR, Jakarta – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus dugaan…

21 jam yang lalu