MONITOR, Malaka, NTT – Pemerintah Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) secara serius akan menggenjot sektor kelautan dan perikanan tidak hanya untuk pemenuhan kebutuhan pangan lokal sesuai program “SAKTI” namun juga menjadi penggerak ekonomi wilayah. Beberapa sub sektor akan digenjot sesuai dengan potensi yang dimiliki seperti perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri pengolahan ikan, industri jasa transportasi laut hingga pariwisata bahari.
Sebagai langkah awal menggenjot pembangunan tersebut, Pemkab Malaka menggandeng Guru Besar Fakultas Perikanan dan Kelautan IPB yang juga mantan Menteri kelautan dan perikanan, Rokhmin Dahuri mendampingi para Kepala Dinas (OPD) dalam menetapkan prioritas pembangunan sarana dan prasarana pendukung. Pendampingan dimulai dengan melakukan kunjungan dan FGD “Pembangunan Kabupaten Malaka sebagai Daerah Perbatasan antar Negara, Daerah Kepulauan, dan Pesisir Pantai” di Aula Kantor Bupati Malaka, Selasa (9/11/2021).
Dalam kesempatan tersebut, Prof Rokhmin membeberkan sejumlah potensi sektor kelautan dan perikanan yang dimiliki oleh kabupaten Malaka namun tingkat pemanfaatannya masih minim. “Sebagai contoh sebagaimana dikutip dari KKP tahun2020 Kuota potensi penangkapan ikan WPP 573 untuk NTT sebesar 13.444 ton/tahun dan pada 2020, tingkat pemanfaatan potensi tersebut di laut Malaka 3,76 persen,” katanya.
Produksi perikanan tangkap Kabupaten Malaka sendiri didominasi kelompok ikan Pelagis Kecil (45%), disusul Pelagis Besar (24%), dan Crustacea (15%).
Sementara itu, untuk pengembangan budidaya kolam, Rokhmin mencatat Kabupaten Malaka memiliki potensi seluas 400 ha dengan tingkat pamanfaatan baru 14, 13 persen pada tahun 2020.
“Produksi perikanan budidaya Malaka berasal dari Tambak dan Kolam, dimana kontribusi terbesar berasal dari Tambak sekitar 96 persen pada 2020,” ungkap Ketua Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) itu.
Prof Rokhmin mengingatkan bahwa Kabupaten Malaka memiliki posisi geografis strategis sebagai daerah perbatasan antar negara, daerah kepulauan dan peisir pantai. Malaka berbatasan langsung dengan wilayah darat negara Timor Leste dan wilayah laut negara Australia dan berjarak ±245 km dengan ibukota Provinsi NTT (Kota Kupang).
“Malaka juga memilki Potensi Kelautan & Perikanan, Pertanian, dan Perdagangan serta potensi lain seperti pantai pasir putih dan panorama laut yang indah sebagai “Waterfront City” dan untuk Marine Tourism,” terangnya.
Saat ini Kabupaten Malaka sendiri masuk dalam kategori daerah tertinggal nasional dengan beberapa tantangan seperti terbatasnya akses transportasi dan infrastruktur.
Selain potensi yang dimiliki sebagai modal penting pembangunan Malaka, Prof Rokhmin juga memberkan sejumlah peluang yang dimiliki yakni pertambahan jumlah penduduk dan Globalisasi yang akan meningkatan permintaan barang dan jasa dari Malaka serta pergeseran Pusat (Power House) ekonomi dunia dari Atlantik ke Asia Pasifik sejak 1990-an.
Adapun sejumlah konsep pekerjaan dan sarana-prasarana prioritas yang harus dikerjakan Pemkab Malaka dalam menggenjot pembangunan sektor kemaritiman dengan didampingi Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan 2019-2024 itu baik melalui APBN maupun APBD Provinsi dan Kabupaten antara lain: Pertama, Pembangunan Jalan Kabupaten – Propinsi -Nasional.
Kedua, Pembangunan Infrastruktur Air Bersih dengan Teknologi DESALINASI untuk mencukupi kebutuhan Rumah Tangga (MCK) dan Industri di Kab. Malaka. Ketiga, Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik dari Energi Matahari. Keempat, Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tipe-C (PPP) atau Tipe-D TPI (Tempat Pelelangan Ikan). Kelima, penyediaan 25 Unit Kapal Ikan ukuran 50 GT beserta alat tangkap dan SIP nya.
Keenam, Pembangunan 50 Hektar Tambak Udang Vanamme (masing-masing 5 ha di lima Kecamatan Pesisir (Kobalima Timur, Kobalima, Malaka Tengah, Malaka Barat, dan Wewiku). Ketujuh, Pembangunan Usaha Budidaya Laut (Kerapu, Baramundi, Lobster, dll) dengan KJA. Kedelapan, Pembangunan Pabrik Es, Cold Storage, dan Kendaraan Pengangkut Ikan Berpendingin .
Selanjutnya Kesempbilan, Pembangunan Proyek Penanggulangan Abrasi Pantai dan Pembangunan Proyek Minawisata.
