Saling Tuding Kesalahan, Demokrat DKI Diterpa Konflik Internal?

Achmad Nawawi, anggota DPRD DKI Fraksi Demokrat

MONITOR, Jakarta – Partai Demokrat DKI Jakarta sepertinya sedang diterpa konflik internal, menyusul adanya aksi saling tuding kesalahan antara kader Demokrat yang kini duduk sebagai anggota DPRD DKI dengan pengurus DPD Partai Golkar DKI Jakarta.

Konflik diduga muncul ketika DPD Partai Demokrat berencana akan melakukan rotasi kepada kadernya yang duduk di DPRD DKI yang kerap membuat kegaduhan. Namun tudingan itu dibalas oleh kader Demokrat di DPRD DKI.

“Saya heran sebenarnya yang buat gaduh itu siapa? kami di DPRD DKI sepertinya biasa-biasa saja, gak pernah tuh buat kegaduhan,” ujar anggota Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta, Achmad Nawawi kepada MONITOR, Kamis (4/11/2021).

Nawawi mengaku heran dengan rencana DPD Partai Demokrat Jakarta, yang akan melakukan rotasi besar-besaran terhadap anggota Fraksi Demokrat di DPRD DKI Jakarta yang tanpa disertai alasan yang jelas.

Apakah rencana rotasi itu ada kaitannya dengan agenda Musda Partai Demokrta Jakarta?

“Kemungkinan iya,” jawab Nawawi.

Namun demikian kata Nawawi, DPD Partai Demokrat tidak bisa melakukan rotasi disaat partai akan menyelenggarakan Musda.

“Aturannya ada dan jelas loh. Dimana partai tidak boleh melakukan rotasi saat akan menyelenggarakan Musda. Pertanyaan saya pun muncul apakah pihak DPD tidak tahu adanya aturan tersebut,” ungkapnya.

Seperti diketahui, DPD Partai Demokrat DKI Jakarta dalam waktu dekat ini akan melakukan rotasi besar-besaran terhadap kadernya yang saat ini duduk sebagai anggota DPRD DKI Jakarta.

“Ya benar, dalam waktu dekat ini DPD Partai Demokrat Jakarta, bakal melakukan rotasi besar-besaran terutama untuk Pimpinan Fraksi dan Komisi yang ada di DPRD DKI Jakarta,” ujar Wakil Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Amirullah kepada MONITOR, Senin (1/11).

Tak hanya merotasi, menurut Amirullah, DPD Demokrat DKI Jakarta juga, akan melakukan tindakan tegas kepada kadernya di DPRD DKI yang kerap membuat gaduh dan terbukti melakukan pelanggaran hukum.

“Ini keputusan partai yang harus diikuti dan ditaati oleh semua kader yang saat ini duduk sebagai anggota DPRD DKI,” tegasnya.