Jokowi Akan Undang Pangeran Abu Dhabi Hadiri KTT G20 di Bali

Presiden Joko Widodo bertemu Putra Mahkota Abu Dhabi, Sheikh Mohammed Bin Zayed Al Nahyan (MBZ),

MONITOR, Abu Dhabi – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki rencana untuk mengundang Putra Mahkota Abu Dhabi, Sheikh Mohammed Bin Zayed Al Nahyan (MBZ), untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali tahun 2022 mendatang. Dimana Indonesia terpilih mendapatkan mandat untuk memegang presidensi G20.

Ini disampaikan Jokowi dalam pertemuan bilateral dengan Pangeran MBZ yang digelar di Istana Al-Shatie, Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab, Rabu (03/11/2021).

“KTT G20 tahun depan akan diselenggarakan di Bali 30-31 Oktober 2022. Saya telah berencana mengundang Yang Mulia sebagai tamu presidensi Indonesia tahun depan. Saya sangat berharap Yang Mulia dapat menerima undangan saya ini,” kata Jokowi.

Di hadapan Pangeran MBZ, Jokowi menjelaskan bahwa presidensi G20 Indonesia tahun 2022 akan mengusung tema “Recover Together, Recover Stronger“. Selama presidensi, Indonesia juga akan memberikan perhatian terhadap sejumlah isu yaitu digitalisasi dan transisi energi untuk memastikan ketersediaan teknologi bersih yang terjangkau bagi semua, keuangan inklusif khususnya bagi UMKM, perempuan, dan kelompok marginal, serta investasi untuk ekonomi hijau dan berkelanjutan.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi menyebutkan bahwa Putra Mahkota menyambut baik undangan Presiden Joko Widodo tersebut.

“UAE akan menjadi salah satu tamu undangan untuk KTT G20 di bawah presidensi Indonesia,” ujar Menlu.

Menlu juga menjelaskan bahwa pertemuan yang dilakukan antara kedua pemimpin berlangsung cukup lama, sekitar 2,5 jam. Selain soal G20, kedua pemimpin juga membahas berbagai macam isu termasuk masalah kerja sama di bidang energi terbarukan, pembangunan ibu kota baru, investasi, dan perdagangan.

Isu lain yang dibahas kedua pemimpin yakni mengenai travel corridor arrangement (TCA). Indonesia telah memiliki TCA dengan PEA sejak 29 Juli 2020 yang merupakan salah satu TCA pertama yang dimiliki Indonesia pada masa pandemi. Menurut Menlu, dengan adanya vaksin dan platform-platform perlindungan, maka TCA ini harus diperkuat.