MONITOR, Jakarta – Partai Solidaritas Indonsia (PSI) meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak menutup-nutupi data dan fakta terkait penyelenggaraan Formula E. Hal tersebut dikatakan PSI, menyusul dipanggilnya Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta Ahmad Firdaus oleh KPK untuk diperiksa terkait kegiatan Formula E.
KPK menyatakan sedang meminta permintaan keterangan dan klarifikasi kepada beberapa pihak guna keperluan penyelidikan.
“Dimulainya penyelidikan oleh KPK membuktikan bahwa interpelasi Formula E memang mendesak untuk diselidiki,” ujar Anggara Wicitra Sastroamidjojo, Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI.
Menurutnya, ada hal-hal yang sampai sekarang belum jelas dan terkesan ditutup-tutupi, misalnya kita tidak tahu apakah commitment fee dibayarkan ke pihak yang benar, yaitu FEO (Formula E Operations) di UK, atau jangan-jangan dibayar ke pihak lain.
“Sampai saat ini kami di DPRD DKI belum pernah mendapatkan bukti transfer pembayaran commitment fee itu,” ungkapnya.
Anggara menegaskan, pihaknya sudah menolak kegiatan Formula E sebelum duduk di kursi DPRD DKI Jakarta. Alasannya adalah, karena kegiatan ini dianggap menyedot anggaran besar namun tidak memberikan manfaat yang signifikan untuk rakyat Jakarta.
“Seiring berjalannya waktu, ternyata ada beberapa kejanggalan. Contohnya, BPK menemukan bahwa studi kelayakan Formula E tidak memasukkan biaya commitment fee ke dalam perhitungan untung-rugi. Akibatnya Pemprov DKI harus merevisi dokumen studi kelayakan tersebut,” terangnya.
Kejanggalan berikutnya adalah ternyata Pemprov DKI bisa melakukan negosiasi agar commitment fee yang telah dibayar Rp 560 miliar bisa dipakai untuk acara 3 tahun (2022 hingga 2024). Pemprov DKI mengklaim bahwa acara tahun 2022 hingga 2024 tidak perlu bayar commitment fee lagi.
“Awalnya Pemprov bilang harus bayar commitment fee sekitar Rp 400 hingga 500 miliar per tahun. Lalu sekarang berubah menjadi Rp 560 miliar untuk 3 tahun. Itu artinya, mungkin seharusnya Jakarta sejak awal memang tidak perlu bayar commitment fee. Karena itu, dengan adanya penyelidikan oleh KPK, saya minta agar jangan ada data atau fakta yang ditutup-tutupi. Buka semuanya agar seluruh warga Jakarta tahu,” pungkasnya.
Diketahui, PSI adalah salah satu fraksi di DPRD DKI yang menolak penyelenggaraan Formula E. Bahkan bersama Fraksi PDIP, PSI menjadi ‘motor’ penggunaan hak interpelasi Formula E.
 meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak menutup-nutupi data dan fakta terkait penyelenggaraan Formula E.){kind=link}