MONITOR, Jakarta – Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, dan beberapa menteri pemerintahan Joko Widodo diduga terlibat dalam pusaran bisnis alat tes swab Polymerase Chain Reaction (PCR). Kabar dugaan permainan bisnis tersebut pun menuai kritik tajam dari berbagai kalangan.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) bidang Hikmah, Politik dan Kebijakan Publik, IMMawan Baikuni Alsafa, menyayangkan perilaku pejabat negara yang justru mencari untung ditengah penderitaan rakyat.
“DPP IMM menyayangkan keterlibatan pemerintah berbisnis dengan rakyat ditengah kondisi perekonomian Indonesia keadaan terpuruk. Seharusnya fokus pemerintah adalah percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat merupakan hal yang utama dalam melewati krisis yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (3/11/2021).
Ia menjelaskan sejak kasus pertama diumumkan, ada sebanyak 1,3 juta masyarakat pernah terjangkit dan 35.000 orang dinyatakan meninggal dunia. Dampak di sektor ekonomi paling dirasakan oleh rakyat Indonesia, sebelum pandemi melanda dunia jumlah penduduk miskin Indonesia berkisar 9,5%, data terbaru menunjukkan peningkatan yang signifikan yakni kisaran 15-17% penduduk Indonesia berada dalam garis kemiskinan.
Menurut Alsa, panggilan karibnya, data ini berbanding terbalik dengan penderitaan yang saat ini sedang dirasakan rakyat Indonesia, dimana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat sebanyak 70,3 persen penyelenggara negara mengalami kenaikan harta kekayaan selama pandemi Covid-19.
“Salah satu yang paling fantastis adalah harta kekayaan Menteri Koordinator(Menko) Maritim dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Panjaitan dengan kenaikan harta senilai Rp 67.747.603.287 dan berubah memiliki harta Rp 745.188.108.997. Total penambahan kekayaan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan Rp 677.440.505.710 selama masa pandemi,” terangnya.
Lonjakan harta kekayaan yang fantastis ini memperkuat dugaan keterlibatan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dalam pusaran Bisnis Alat Tes SWAB Polymerase Chain Reaction (PCR) bersama dengan PT. Genomik Solidaritas Indonesia (GSI). Bahkan tidak tanggung-tanggung, dua perusahaan yang berafiliasi langsung dengan Luhut yakni PT. Toba Sejahtra dan PT. Toba Bumi Energi tercatat mengantongi 242 lembar saham senilai Rpt. 242 juta di GSI.
Melihat penderitaan rakyat di masa pandemi ini, Alsa pun mengecam permainan bisnis pemerintah mulai seperti mengontrol penjualan alat kesehatan ditengah pandemi, kebijakan harga alat tes swab PCR. Ia menilai tindakan tersebut justru mengkhianati pengabdian para tenaga kesehatan serta menyalahi wewenang dan jabatan.
Lebih jauh, Alsa mendesak Presiden Joko Widodo agar mengevaluasi kinerja menterinya yang dinilai tidak etis mendulang keuntungan ditengah krisis pandemi.
“Jikalau mau jadi pebisnis, mundur saja dari jabatan menteri, daripada hanya berjubah sebagai pejabat publik namun untuk meraup keuntungan bisnisnya. Tidak boleh ada pejabat yang berbisnis dengan rakyat terlebih berbisnis PCR di masa yang sulit seperti sekarang ini, sudah cukup berat penderitaan rakyat terdampak pandemi, jangan kita khianati mereka,” tegasnya.
